SUKABUMITIMES.COM – Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Sukabumi senantiasa akan mematuhi hukum yang berlaku. Jika ada persoalan yang berkaitan dengan hukum, ia siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum (APH), baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun inspektorat.
Hal ini ditegaskan oleh ketua BPC Gapensi Kota Sukabumi Rina Nurdayani dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Gapensi X Kota Sukabumi yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Sukabumi pada Jumat (20/12/2024).
Muscab yang mengambil tema “Sinergi Membangun Konstruksi Unggul di Era Modern” di hadiri oleh ketua BPD Gapensi Jawa Barat Tubagus Nasrul beserta jajaran, Kepala Dagang dan Industri (kadin) Jawa Barat, Pemerintah Kota Sukabumi, serta 41 pengusaha lokal lainnya.
Masih kata Rina, Muscab ini suatu moment yang bagus sebagai sarana evaluasi perjalanan organisasi selama kepengurusan, sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi.
“Juga untuk pemersatu dan berkolaborasi dalam memajukan sektor konstruksi, mari kita saling mendukung dan bertukar pikiran. Dengan demikian, akan lahirlah ide-ide kreatif demi kemajuan bersama,” kata Ketua BPC Gapensi Kota Sukabumi kepada sukabumitimes.com pada Jumat (20/19/2/2024).
Rina berharap Gapensi Kota Sukabumi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada Gapensi.
“Gapensi juga harus dapat bermitra dengan pihak swasta untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam pembangunan Kota Sukabumi,” harapnya.
Dia juga menyoroti ketertinggalan Gapensi Kota Sukabumi dibandingkan dengan Gapensi Cianjur.
“Kita harus bertekad agar Gapensi Sukabumi setara dengan kabupaten dan kota sekitarnya dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah,”‘ ujarnya.
Masih di tempat yang sama, Ketua BPD Gapensi Jawa Barat, H. TB Nasrul Ibnu HR, menekankan pentingnya Muscab sebagai agenda organisasi lima tahunan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif.
“Saya berharap keputusan-keputusan yang diambil dapat memperkuat sinergi antara Gapensi, pemerintah daerah, dan APH, mengingat pekerjaan konstruksi seringkali menghadapi risiko persoalan hukum,” harapnya.
Nasrul mengungkapkan, bahwa jumlah anggota Gapensi saat ini mengalami penurunan yang signifikan. Menurutnya ada beberapa penyebab, yakni sulitnya untuk menempuh peraturan tentang perijinan, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan.
“Penurunan signifikan dalam jumlah anggota Gapensi, yang dipengaruhi oleh perubahan regulasi dalam sektor konstruksi, terutama dengan hadirnya UU Cipta Kerja,” ungkapnya.
Namun Pihaknya menyakini, dalam hal ini Gapensi tidak perlu pesimis, karena kita selalu menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Kementerian Perumahan dan Permukiman.
“Saat ini situasinya sudah berubah, dimana waktu kejayaan kita sudah tidak seperti dulu, akan tetapi kita harus tetap berusaha dan tetap berjuang,” tandasnya.
Hal senda juga diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Hutaripto yang memberikan apresiasi terhadap Muscab X Gapensi yang dinilai sebagai langkah positif menuju kemajuan Kota Sukabumi.
“Pembangunan di Kota Sukabumi dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi bangunan yang rusak sebelum waktunya. Selain itu, pentingnya SDM yang berkualitas agar Gapensi dapat menjadi pionir dalam pembangunan konstruksi di Kota Sukabumi,” ungkapnya.
Kabid Tata Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Pertamanan DPUTR Kota Sukabumi Muhammad Sahid yang mewakili Pj Wali Kota Sukabumi dan Kepala Dinas PUTR, Soni Hermanto membuka secara resmi Muscab Gapensi ke-X.
Dalam amanatnya yang dibacakan Sahid, Kadis PUTR berharap Muscab ini dapat menghasilkan kepengurusan yang lebih solid dan mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Gapensi merupakan mitra strategis bagi pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang jasa konstruksi, mengingat setiap proyek konstruksi pasti melibatkan pihak ketiga,” ujarnya.
Melalui Muscab ini lanjut dia, diharapkan Gapensi Kota Sukabumi dapat meningkatkan peranannya dalam pembangunan daerah, membangun komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah.
“Dan terus berkembang seiring dengan perubahan regulasi dan kebutuhan pembangunan di era modern,” (sya/rus)
