SUKABUMITIMES.com – Anggota Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menyoroti penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan pemerintah.
Menurutnya, terdapat persoalan dalam sistem klasifikasi tersebut yang perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan haknya.
Danny mengatakan, perbedaan antara satu desil dengan desil lainnya saat ini dinilai terlalu tipis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika klasifikasi data tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
“Kami melihat ada persoalan yang perlu menjadi perhatian serius dalam penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan pemerintah,” ujar Danny pada Selasa (15/9/2026).
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi warga tidak selalu sesuai dengan tingkat desil yang tercatat secara administratif. Bahkan, terdapat masyarakat yang masuk dalam desil tertentu, tetapi kehidupannya masih berada dalam kondisi sulit.
“Perbedaan antara satu desil dengan desil lainnya saat ini terasa sangat tipis, sementara kondisi riil masyarakat di lapangan tidak selalu sesuai dengan tingkat desil yang ditetapkan,” kata Danni yang saat ini menjabat Ketua DPD PKS Kota Sukabumi.
“ Ada warga yang secara administratif masuk pada desil tertentu, tetapi secara ekonomi kehidupannya masih sangat sulit dan membutuhkan bantuan,” lanjutnya.
Danny juga mengingatkan bahwa perubahan kriteria dan mekanisme penilaian data desil dapat berdampak langsung terhadap masyarakat penerima bantuan.
Menurutnya, perubahan klasifikasi tidak boleh serta-merta dijadikan alasan untuk menghentikan bantuan kepada warga yang secara faktual masih berada dalam kondisi kurang mampu.
“Perubahan kriteria dan mekanisme penilaian juga berpotensi membuat sebagian masyarakat kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan, bukan karena kehidupannya sudah sejahtera, tetapi karena perubahan indikator dan klasifikasi data,” ungkapnya.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan sistem pendataan dilakukan secara cermat, transparan, dan mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat.
“Jangan sampai perbedaan satu desil dengan desil lainnya terlalu sempit sehingga masyarakat yang kondisi ekonominya sebenarnya tidak jauh berbeda justru mendapatkan perlakuan yang berbeda,” tegas Danny.
Sebagai langkah perbaikan, Danny berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian desil yang digunakan dalam menentukan penerima bantuan.
Ia mengusulkan agar rentang penilaian antar-desil dibuat lebih jelas sehingga perbedaan klasifikasi benar-benar mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi masyarakat.
“Idealnya, range atau rentang penilaian antar-desil dibuat lebih jelas dan memiliki perbedaan yang lebih signifikan, serta tetap mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Danny menegaskan, keberadaan data sangat penting dalam penyaluran bantuan pemerintah. Namun, data tersebut harus mampu menggambarkan realitas kehidupan warga dan tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sosial.
“Data memang penting, tetapi data harus menggambarkan realitas kehidupan warga, bukan justru membuat warga yang masih membutuhkan bantuan kehilangan haknya,” tuturnya.
Ia kembali mengingatkan pemerintah agar perubahan sistem pendataan tidak berdampak buruk terhadap masyarakat miskin.
“Jangan sampai perubahan sistem data membuat masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan perlindungan,” pungkasnya. (sya)
