SUKABUMITIMES.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 31 Maret 2026.
Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional masih berada dalam batas aman dan sesuai dengan desain APBN tahun berjalan.
“Posisi ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro dalam rilis APBN KITA, Kamis (30/4/2026).
Kemenkeu menilai kinerja APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat dan sehat di tengah tantangan ekonomi global. Pemerintah menyebut APBN terus berperan menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan.
Secara keseluruhan, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Menurut Deni, capaian tersebut menunjukkan kemampuan pendapatan negara masih tetap terjaga dengan baik.
“Pendapatan negara tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian,” katanya.
Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, tumbuh 14,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara penerimaan pajak tercatat sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7 persen target APBN dengan pertumbuhan sangat kuat mencapai 20,7 persen secara tahunan.
Kemenkeu menyebut pertumbuhan tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas usaha, harga komoditas yang masih mendukung, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, hingga penguatan transformasi digital administrasi perpajakan.
Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen target APBN. Namun demikian, angka itu masih mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen secara tahunan.
“Capaian ini memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik,” tutur Deni.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp112,1 triliun atau 24,4 persen target APBN. Meski mengalami normalisasi dibanding tahun sebelumnya, pemerintah menilai kontribusi PNBP terhadap struktur pendapatan negara masih cukup baik.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN, tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Pertumbuhan belanja yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya disebut sebagai bentuk percepatan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.
Untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP), realisasi tercatat sebesar Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari target APBN.
“Hal ini mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat,” jelas Deni.
Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari target APBN. Pemerintah memastikan sinergi antara pusat dan daerah terus diperkuat guna mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal.
Kemenkeu juga menegaskan berbagai program prioritas pemerintah terus dijalankan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Hingga 27 April 2026, MBG telah terealisasi Rp70,2 triliun dengan menjangkau 61,96 juta penerima, serta telah melibatkan 27.735 SPPG,” pungkas Deni. (sya)
