SUKABUMITIMES.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi mematangkan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Forum strategis yang digelar di Bale Pangripta, Bapperida Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/3/2026) kemarin itu dihadiri sekitar 400 peserta lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, DPRD, camat, hingga tokoh masyarakat.
Dengan mengusung tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”, pemerintah daerah menegaskan dua sektor tersebut sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Sukabumi ke depan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, dalam arahannya menegaskan bahwa visi pembangunan daerah tetap berorientasi pada terwujudnya Sukabumi yang Mubarakah (maju, unggul, berbudaya, dan berkah). Ia menyebut penguatan agroindustri dan pariwisata bukan sekadar pilihan, melainkan strategi utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Dua sektor ini memiliki efek berganda atau multiplier effect yang sangat besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bupati juga menyoroti sejumlah fokus pembangunan penting, mulai dari evaluasi capaian tahun sebelumnya, sinkronisasi dengan prioritas nasional, hingga percepatan penanganan pascabencana di wilayah yang masih belum tersentuh intervensi.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program selaras dengan agenda strategis pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beberapa prioritas nasional yang menjadi perhatian di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan sekolah rakyat, program 3 juta rumah, ketahanan pangan, layanan kesehatan melalui JKN dan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kemudahan perizinan usaha.
Dalam aspek penganggaran, Bupati Asep Japar menekankan pentingnya belanja wajib yang proporsional. Sedikitnya 40 persen anggaran diarahkan untuk infrastruktur layanan publik, seperti program Tumaninah (pembangunan jalan kabupaten dan irigasi) serta Sakinah (rumah layak huni). Sementara itu, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan alokasi minimal 20 persen, diikuti sektor kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
“Musrenbang ini harus mampu melahirkan perencanaan yang partisipatif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Usulan dari desa dan kecamatan harus sejalan dengan prioritas daerah agar pembangunan berjalan efektif dan berkesinambungan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memaparkan tahapan penyusunan RKPD 2027 yang telah dimulai sejak akhir 2025. Proses tersebut meliputi Kick Off Meeting, forum konsultasi publik, Musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah. Rancangan akhir RKPD ditargetkan rampung pada pekan keempat Juni 2026.
Ade mengungkapkan, berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terdapat 6.617 usulan dari Musrenbang desa. Setelah melalui pembahasan di tingkat kecamatan, jumlah tersebut mengerucut menjadi 1.711 usulan prioritas yang kini tengah diverifikasi oleh perangkat daerah.
“Di sisi lain, DPRD juga menyumbangkan 2.238 pokok pikiran (pokir) yang masih dalam proses verifikasi administratif dan teknis,” timpalnya.
“Seluruh usulan yang telah lolos verifikasi akan menjadi dasar penyusunan Rancangan RKPD 2027 serta Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah,” ucapnya.
Dikatakan Sekda Ade Suryaman dari hasil pengolahan data, kebutuhan masyarakat masih didominasi sektor infrastruktur permukiman.
“Iya juga pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, penanganan kawasan kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penyediaan air minum (SPAM) menjadi usulan paling banyak disuarakan,” tandasnya. (stm)
