Oleh: Syarif Hidayat S.M
Kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat patut diapresiasi sebagai langkah strategis dalam merespons tekanan global, khususnya terkait krisis energi. Kebijakan ini lahir di tengah dinamika geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang berimbas pada ketidakstabilan pasokan dan harga energi dunia.
Secara konseptual, penerapan WFH setiap Jumat memiliki tujuan yang jelas: menekan mobilitas harian ASN sehingga konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat ditekan. Dengan berkurangnya perjalanan dinas maupun aktivitas komuter, diharapkan terjadi penghematan energi secara signifikan, sekaligus mengurangi emisi karbon di wilayah perkotaan.
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.
Di Indonesia, kebijakan yang beririsan dengan waktu libur sering kali melahirkan efek yang tidak sepenuhnya terprediksi. Alih-alih berdiam di rumah dan bekerja secara produktif, sebagian masyarakat justru memanfaatkan momentum tersebut sebagai *long weekend*. Kebiasaan ini tidak hanya terjadi pada ASN, tetapi juga merembet ke sektor swasta dan masyarakat umum.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan WFH benar-benar mampu menekan konsumsi BBM, atau justru memicu lonjakan penggunaan bahan bakar akibat meningkatnya aktivitas perjalanan wisata?
Jika WFH setiap Jumat justru mendorong masyarakat untuk bepergian keluar kota, maka dampak yang terjadi bisa kontraproduktif. Perjalanan jarak jauh, penggunaan kendaraan pribadi, hingga meningkatnya aktivitas pariwisata justru berpotensi meningkatkan konsumsi BBM secara agregat. Dalam konteks ini, tujuan awal kebijakan bisa mengalami distorsi di lapangan.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja. WFH seharusnya dimaknai sebagai transformasi cara kerja yang lebih fleksibel namun tetap produktif, bukan sebagai “libur terselubung”. Tanpa pengawasan dan sistem evaluasi yang jelas, produktivitas ASN bisa menjadi taruhan.
Pemerintah tentu tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan administratif semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti penguatan sistem kerja digital, pengawasan berbasis kinerja, serta edukasi publik mengenai pentingnya efisiensi energi. Selain itu, sinkronisasi dengan kebijakan sektor transportasi dan pariwisata juga menjadi krusial agar tidak terjadi efek berlawanan.
WFH setiap Jumat sejatinya adalah eksperimen kebijakan yang menarik. Ia mencerminkan upaya adaptasi pemerintah terhadap krisis global sekaligus dorongan menuju pola kerja yang lebih modern. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada perilaku masyarakat dan konsistensi implementasi di lapangan.
Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini berpotensi menjadi sekadar ilusi—terlihat solutif di atas kertas, namun kehilangan daya guna dalam praktik. Sebaliknya, jika didukung dengan disiplin kolektif dan pengawasan yang tepat, WFH bisa menjadi pintu masuk menuju efisiensi energi yang berkelanjutan di Indonesia. (*)
