SUKABUMITIMES.com – Refleksi satu tahun kepemimpinan Pemerintah Kota Sukabumi, yakni pasangan Ayep Zaki dan Bobby Maulana yang bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2026 menuai kritik pedas dari kalangan legislatif.
Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi mendalam dan introspeksi terhadap berbagai janji politik yang belum terealisasi serta kualitas pelayanan publik yang masih jauh dari harapan.
Kritik keras ini datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Danny Ramdhani ketika diwawancarai sukabumitimes.com untuk dimintai tanggapannya atas rencana wali kota dan wakil wali kota Sukabumi yang akan menggelar peringatan satu tahun kepemimpinannya pada Jumat (20/2/2026).
Anggota Fraksi PKS ini menilai agenda seremonial yang mengundang banyak pihak di tengah keterbatasan anggaran daerah adalah langkah yang kurang peka terhadap penderitaan rakyat.
Danny menyoroti kontradiksi antara gaya hidup birokrasi dengan realitas infrastruktur di lapangan.
Menurutnya, alasan klasik “ketiadaan anggaran” yang sering dilontarkan pemerintah saat rakyat mengeluhkan fasilitas publik, seolah gugur ketika digunakan untuk acara-acara yang bersifat seremonial.
“Ngalereskeun jalan mah hese, teu aya anggaran, ari kikieuna aya (Memperbaiki jalan saja sulit, tidak ada anggaran, tapi untuk yang begini/seremonial malah ada uangnya),” ujar Danny dengan nada menyindir.
Ketua DPD PKS Kota Sukabumi Danny menegaskan bahwa masyarakat saat ini sedang tidak membutuhkan tontonan atau ajang pamer keberhasilan.
“Masyarakat butuh kerja nyata, bukan mencari validasi. Di saat kita kesulitan anggaran, efisiensi harusnya menjadi prioritas utama, bukan malah mengadakan acara seremonial seperti itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Danny memaparkan tujuh poin krusial yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam merefleksikan satu tahun perjalanannya, ketimbang sekadar memotong tumpeng.
Ia menuntut adanya evaluasi terhadap program kerja untuk menilai apakah capaian sudah sesuai target atau hanya sekadar klaim di atas kertas.
“Refleksi satu tahun pemerintah harusnya melakukan evaluasi dan introspeksi atas kinerja dan capaian yang telah diraih. Termasuk harusnya evaluasi pada janji-janji politiknya,” kata Danny.
Tujuh poin desakan evaluasi tersebut meliputi pertama, evaluasi program kerja, yakni menilai kesesuaian antara rencana awal dengan target yang dicapai. Kedua, identifikasi kekurangan. Mencari solusi konkret atas kegagalan program, bukan menutupinya dengan seremoni. Ketiga, transparansi keuangan dengan meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik.
Keempat, partisipasi masyarakat. Dimana seharusnya lebih melibatkan publik dalam pengambilan keputusan strategis. Kelima, kualitas pelayanan publik. Perbaikan nyata di sektor kesehatan dan pendidikan. Keenam, penanganan masalah krusial yakni fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Dan ketujuh, akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran kepada rakyat.
Kritik Danny ini mencerminkan keresahan warga yang merasa pelayanan publik belum mengalami peningkatan signifikan. Penanganan masalah mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dinilai masih berjalan di tempat.
“Dengan melakukan refleksi dan evaluasi yang jujur, pemerintah dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bukan malah menghamburkan anggaran untuk seremoni kepemimpinan,” pungkasnya. (sya)
