SUKABUMITIMES.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Inggu Sudeni mempertanyakan sikap dan keseriusan pemerintah kota (Pemkot) Sukabumi terkait persoalan infrastruktur yang saat ini banyak yang rusak.
Hal ini disampaikan Anggota Legislatif dari Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi tersebut kepada awak media pada Minggu (25/1/2026).
“Terus terang saya sangat menyayangkan sikap kepala daerah yang tidak memprioritaskan persoalan infrastruktur di tahun 2026,” ujar Inggu Sudeni, politisi dari Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi.
Inggu melihat, sampai saat ini justru boleh dikatakan belum ada gebrakan dari wali kota Sukabumi Terkait penyelesaian persoalan infrastruktur yang justru selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
“Saat ini bisa kita lihat, masyarakat di 33 kelurahan banyak yang mengeluh karena infrastruktur, terutama kondisi jalan rusak dan ini bersifat merata,” ujar Aleg Inggu yang juga menjabat ketua bapemperda Kota Sukabumi.
“Kalau kita turun ke lapangan maupun melihat aduan masyarakat, jalan rusak itu hampir ada di 33 kelurahan. Tapi sampai sekarang belum terlihat langkah konkret dan terukur dari wali kota,” tegasnya.
Inggu menilai, seorang kepala daerah harus mempunyai skala prioritas dalam menyusun program pembangunan, khususnya di tahun 2026 ini. Menurutnya, sektor infrastruktur tidak bisa ditempatkan sebagai program pelengkap karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Harusnya ada keberanian menentukan skala prioritas. Infrastruktur itu kebutuhan dasar masyarakat, bukan pelengkap pembangunan,” katanya.
Sebagai perbandingan, Inggu menyinggung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang secara tegas memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam postur APBD Provinsi Jawa Barat. Ia menilai, komitmen kepala daerah dapat dilihat dari keberanian meningkatkan anggaran di sektor tersebut.
“Kalau kita lihat APBD Provinsi Jawa Barat, lonjakan anggaran infrastrukturnya sangat jelas. Itu menunjukkan komitmen kepala daerahnya terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Jika kita melihat postur APBD Kota Sukabumi 2026, tidak terlihat adanya peningkatan anggaran infrastruktur yang signifikan.
“Di APBD Kota Sukabumi, kenaikan anggaran infrastrukturnya tidak signifikan. Padahal persoalan infrastruktur ini terus dikeluhkan warga. Ini yang kami pertanyakan,” ungkapnya.
Bukan hanya itu saja, dirinya juga menyinggung terkait transparansi Pemkot tentang data dan rencana strategis (Renstra) pembangunan infrastruktur. Sampai saat inipun komisi II sebagai mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) belum memperoleh gambaran yang jelas.
“Jujur saja, sampai sekarang kami di Komisi II belum mengetahui secara rinci program strategis infrastruktur apa yang akan menjadi target pemerintah kota di tahun 2026,” ucapnya.
Tentu saja, kondisi yang demikian sangat disayangkan, karena DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengangkatan membutuhkan sikap keterbukaan dari eksekutif.
“Lha, kalau tidak ada kejelasan saya dan perencanaan, bagaimana DPRD bisa melakukan pengawasan secara optimal?” Tanya Inggu dengan nada heran.
Pihaknya meminta kepada Pemkot Sukabumi, kedepannya harus lebih terbuka dan serius dalam menyusun kebijakan pembangunan, supaya dapat dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Wali kota harus lebih fokus lagi, infrastruktur bagus menjadi prioritas utama, jangan hanya menjadi wacana belaka,” pungkasnya. (sya)
