Oleh: Mulyawan Safwandy Nugraha
Ada masa ketika berita bencana tidak lagi mengejutkan, hanya melelahkan. Kita membaca tentang banjir di Sumatera Utara, longsor di Sumatera Barat, atau gempa yang kembali mengusik Aceh. Angka korban bertambah. Foto-foto pengungsian beredar. Lalu sunyi datang pelan-pelan. Kita melanjutkan hidup, sementara sebagian orang harus memulainya dari nol.
Saya sering berhenti sejenak saat membaca berita seperti itu. Bukan karena tidak peduli, justru karena terlalu peduli. Ada rasa tak berdaya. Ada rasa bersalah yang samar. Kita hidup di negeri yang akrab dengan bencana, tetapi terasa asing dengan pelajaran.
Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah wilayah yang menyimpan ingatan kolektif tentang musibah. Aceh dengan tsunami yang mengubah peta dunia dan peta jiwa. Sumbar dengan gempa dan longsor yang datang silih berganti. Sumut dengan banjir dan tanah bergerak yang merenggut ruang hidup warga. Semua itu bukan cerita baru. Yang baru justru kealpaan kita mengubah duka menjadi pengetahuan.
Selama ini, bencana sering kita pahami sebagai ujian iman. Kita diajarkan untuk sabar, ikhlas, dan tawakal. Nilai-nilai itu penting. Tapi jika berhenti di sana, kita sedang menyederhanakan tragedi. Karena musibah tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan alam, dengan kebijakan, dan dengan sistem pendidikan yang kita bangun.
Di sinilah pendidikan Islam seharusnya mengambil peran lebih jauh. Bukan sekadar sebagai penguat spiritual pascabencana, tetapi sebagai ruang pembelajaran sebelum bencana datang. Pendidikan yang tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga menajamkan akal.
Saya teringat pernyataan seorang pejabat pendidikan daerah yang mengatakan bahwa mitigasi bencana belum menjadi prioritas kurikulum. Alasannya klasik. Kurikulum sudah padat. Waktu terbatas. Guru kewalahan. Pernyataan itu jujur. Tapi justru di situlah masalahnya. Kita terlalu sibuk mengisi kepala, lupa menjaga tubuh dan jiwa.
Padahal dalam perspektif Islam, menjaga kehidupan adalah tujuan utama syariat. Hifz al-nafs. Prinsip ini seharusnya menjadi dasar kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Jika sekolah dan madrasah berdiri di wilayah rawan bencana tanpa literasi kebencanaan, tanpa simulasi evakuasi, tanpa kesiapan psikososial, maka kita sedang mempertaruhkan amanah yang besar.
Sustainable Development Goals memberi kerangka yang sebenarnya sangat selaras dengan nilai-nilai Islam. SDG 4 menuntut pendidikan yang aman dan inklusif. SDG 11 berbicara tentang komunitas yang tangguh. SDG 13 menekankan aksi nyata menghadapi krisis iklim. Ini bukan agenda asing. Ini terjemahan modern dari prinsip kemaslahatan.
Namun kebijakan sering berjalan sendiri, terpisah dari ruang kelas. Di tingkat nasional, kita punya regulasi tentang satuan pendidikan aman bencana. Di tingkat daerah, ada peta risiko. Tapi di tingkat sekolah, terutama lembaga pendidikan keagamaan, implementasinya sering tersendat. Bukan karena niat buruk, melainkan karena kepemimpinan yang belum melihat bencana sebagai isu pendidikan.
Kepemimpinan pendidikan Islam selama ini banyak diuji pada aspek administratif. Akreditasi, laporan, kepatuhan regulasi. Semua itu penting. Tapi musibah menguji hal yang berbeda. Ia menguji keberanian mengambil keputusan cepat. Ia menguji empati. Ia menguji kesiapan melindungi yang paling rentan, yaitu anak-anak.
Kang Jalaluddin Rakhmat pernah mengatakan bahwa ukuran keimanan bukan seberapa sering kita berbicara tentang Tuhan, tetapi seberapa jauh kita mampu mengurangi penderitaan manusia. Kalimat ini terasa relevan ketika kita melihat sekolah yang rusak akibat bencana, murid yang trauma, guru yang kehilangan tempat mengajar. Pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada doa bersama, lalu kembali ke rutinitas lama.
Bencana juga membuka mata kita tentang ketimpangan. Sekolah di perkotaan mungkin cepat pulih. Tapi madrasah kecil di daerah rawan sering tertinggal. Di sinilah negara dan lembaga pendidikan Islam perlu bertemu dalam kepemimpinan kolaboratif. Bukan saling menunggu. Bukan saling melempar tanggung jawab.
UN Office for Disaster Risk Reduction pernah menyebut bahwa bencana bukan peristiwa alam semata, tetapi hasil dari kegagalan mengelola risiko. Pernyataan ini tidak menafikan takdir. Ia hanya mengingatkan bahwa Tuhan memberi akal untuk membaca tanda-tanda. Pendidikan adalah alat utama membaca tanda itu.
Bayangkan jika sejak dini, siswa madrasah di Aceh, Sumut, dan Sumbar diajarkan membaca lingkungan. Mengenali tanda longsor. Memahami pola banjir. Mengaitkan ayat-ayat kauniyah dengan realitas ekologis. Mengaitkan fikih dengan tata ruang. Itu bukan sekularisasi pendidikan Islam. Itu justru pengembalian ruhnya.
Saya sering mendengar kekhawatiran bahwa memasukkan isu kebencanaan akan mengurangi porsi pelajaran agama. Kekhawatiran ini berangkat dari dikotomi lama. Seolah ilmu keselamatan bukan bagian dari iman. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan doa sambil mengikat unta. Tawakal selalu berdampingan dengan ikhtiar.
Di Aceh, Sumut, dan Sumbar, solidaritas masyarakat setiap kali bencana datang selalu mengharukan. Pesantren membuka dapur umum. Santri turun menjadi relawan. Guru menggalang bantuan. Ini modal sosial yang luar biasa. Tapi solidaritas darurat tidak boleh menjadi pengganti kesiapsiagaan struktural.
Pendidikan Islam harus berani naik kelas. Dari responsif menjadi preventif. Dari karitatif menjadi edukatif. Dari simbolik menjadi sistemik. Ini membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya religius, tetapi juga literat kebijakan.
Saya menulis ini bukan untuk menyalahkan. Saya bagian dari dunia pendidikan yang juga masih belajar. Tapi saya percaya, jika musibah terus datang dengan pola yang sama, sementara kita terus merespons dengan cara yang sama, maka yang salah bukan alam, tetapi kita.
Viktor Frankl pernah menulis bahwa penderitaan menemukan maknanya ketika manusia memilih sikap terhadapnya. Musibah Aceh, Sumut, dan Sumbar memberi kita pilihan. Tetap melihatnya sebagai episode duka yang berlalu. Atau menjadikannya guru yang keras tapi jujur.
Pendidikan Islam, dengan seluruh sejarah dan otoritas moralnya, punya kesempatan besar untuk memilih yang kedua. Menjadi ruang belajar dari luka. Menjadi jembatan antara iman dan ilmu. Menjadi penyangga peradaban di tengah krisis iklim yang semakin nyata.
Pada akhirnya, mungkin inilah pelajaran paling sunyi dari bencana. Bahwa iman tanpa kesiapan adalah kerentanan. Bahwa pendidikan tanpa perlindungan adalah kelalaian. Dan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari pidato pascabencana, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang menyelamatkan nyawa sebelum bencana datang.
Pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita mau mendengar pelajaran itu. Atau kita akan kembali menunduk, sampai musibah berikutnya kembali mengajar dengan cara yang lebih keras.(*)
Penulis adalah
Dosen S2 Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, dan Direktur Research and Literacy Institute (RLI)
Terimakasih atas pencerahan yang luar biasa.