SUKABUMITIMES.com – Ketua Tim Investigasi Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacib), Dadang Jamaludin, menyampaikan bahwa keberadaan kandang ayam milik Institut Pertanian Bogor (IPB) Sukabumi di Kecamatan Cibeureum perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, kandang ayam yang disebut berkapasitas lebih dari 40.000 ekor tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang Kota Sukabumi.
Hal itu disampaikan Dadang setelah Forwacib menggelar audiensi dengan pihak IPB yang berlangsung di kampus Vokasi IPB Jalan Sarasa pada Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, berdasarkan hasil kajian dan investigasi, terdapat sejumlah persoalan, mulai dari peruntukan tata ruang, perizinan, kewajiban pajak, hingga pemenuhan hak masyarakat sekitar.
“Di wilayah Cibeureum, Kecamatan Cibeureum, itu tidak diperbolehkan peruntukan kandang ayam. Sementara di IPB sendiri ada kandang ayam bukan untuk praktik, tetapi untuk bisnis sampai 40.000 ekor lebih,” ungkap Dadang.
Ia juga mempertanyakan kejelasan perizinan operasional kandang ayam tersebut. Bahkan, Dadang menilai persoalan itu berpotensi berdampak terhadap penerimaan pajak daerah.
“Perizinannya juga ketika memang ini perizinannya tidak ditempuh. Berarti secara jelas hari ini IPB melanggar Perda dan juga bisa dikategorikan mengemplang pajak, karena akhirnya pajak tidak masuk,” tegasnya.
Selain persoalan kandang ayam, Forwacib turut menyampaikan aspirasi mengenai peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak warga Cibeureum. Mereka berharap IPB memberikan perhatian lebih kepada masyarakat sekitar, salah satunya melalui kesempatan memperoleh beasiswa bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Menurut Dadang, keberadaan kampus IPB di wilayah Cibeureum semestinya juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, terutama dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
Forwacib juga menyoroti akses jalan menuju pemakaman yang menurutnya menjadi persoalan masyarakat sejak berdirinya kampus IPB.
Dadang mengatakan, sebelumnya terdapat kesepakatan atau MoU antara masyarakat dengan IPB terkait fasilitas jalan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Namun, hingga kini warga mengaku belum mendapatkan akses pengganti yang layak.
“Masyarakat sekarang menagih janji. Dulu ketika pertama berdirinya IPB, masyarakat sudah MoU dengan IPB terkait jalan pematang. Salah satunya jalan ke makam untuk beberapa RW,” katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut menyulitkan warga, terutama ketika hendak mengantarkan jenazah menuju pemakaman.
“Sampai hari ini tidak ada pengganti. Sehingga untuk membawa keranda pun sangat susah,” tambahnya.
Dadang mengungkapkan, karena belum memperoleh jawaban yang dianggap memuaskan, pihaknya memutuskan walkout dari audiensi tersebut.
“Tidak ada jawaban. Karena itu kita walkout. Hari ini IPB tidak memberikan jawaban,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Forwacib berencana menempuh gugatan class action, menggelar aksi, serta mendorong Satpol PP Kota Sukabumi mengambil tindakan terhadap keberadaan kandang ayam tersebut.
“Kita akan melakukan class action. Kita akan aksi dan mendorong supaya Satpol PP sebagai penegak Perda bisa menutup kandang ayam ini karena dinilai melanggar regulasi,” tegas Dadang.
Sementara itu, Asisten Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan IPB Sukabumi, Andri Iskandar, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya kampus memfasilitasi aspirasi masyarakat.
Ia memastikan berbagai masukan yang disampaikan Forwacib akan diteruskan kepada pimpinan IPB untuk mendapatkan tindak lanjut.
“Apa yang disampaikan oleh warga akan menjadi proses tindak lanjut kami. Kami dari pihak IPB Sukabumi akan menyampaikan kepada pimpinan sehingga nantinya diharapkan bisa dihasilkan solusi agar apa yang menjadi harapan masyarakat bisa direalisasikan,” jelas Andri.
Terkait permintaan akses beasiswa bagi anak-anak warga Cibeureum, Andri menyebut pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota Sukabumi. Bahkan, IPB Sukabumi masuk dalam daftar perguruan tinggi yang direncanakan menjadi bagian dari program beasiswa Kota Sukabumi pada 2027.
“Alhamdulillah, di tahun 2027 kampus IPB Sukabumi merupakan bagian daripada perguruan tinggi yang ada di Kota Sukabumi yang menjadi daftar perguruan tinggi untuk program beasiswa. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Mengenai keberadaan kandang ayam, Andri menjelaskan bahwa fasilitas tersebut merupakan bagian dari teaching factory atau sarana pembelajaran berbasis praktik dan produksi. Meski demikian, ia menyatakan akan meneruskan persoalan tersebut kepada pihak IPB yang berwenang.
“Pengelolaan kandang yang merupakan teaching factory sebetulnya, ini tentunya juga akan kami tindak lanjuti ke pihak IPB yang terkait,” katanya.
Adapun persoalan akses jalan menuju pemakaman, Andri menjelaskan bahwa menurut pihaknya, hal tersebut berkaitan dengan pengalihan lahan atau ruislag, bukan semata-mata penutupan jalan.
Ia menyebut pihak IPB telah menyediakan lahan pengganti dengan lebar sekitar dua hingga tiga meter yang dinilai cukup untuk akses kendaraan. Namun, jalan tersebut belum diperkeras sesuai permintaan warga.
“Sebetulnya kami memberikan dua atau tiga meter jalan, cukup untuk menampung kendaraan. Cuma memang belum ditindaklanjuti, belum diperkeras,” terangnya.
Saat ditanya mengenai dugaan pelanggaran Perda Tata Ruang maupun persoalan akses pemakaman, Andri memilih tidak memberikan kesimpulan karena hal tersebut bukan kewenangannya.
“Saya kira bukan wewenang saya untuk menyampaikan melanggar atau tidak melanggar. Nanti mungkin pihak IPB yang akan memberikan informasi perihal itu, karena IPB juga ada bagian hukumnya,” pungkasnya. (sya)
