SUKABUMITIMES.com – Rumah sakit milik pemerintah yang seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari kesembuhan justru kini berada di tengah sorotan. RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dipersoalkan Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) menyusul dugaan izin operasional yang telah kedaluwarsa sejak September 2025 dan belum diperpanjang.
Persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi. FPP menilai, jika dugaan itu benar, maka legalitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut perlu segera mendapatkan kejelasan dari pihak terkait.
Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) Kabupaten Sukabumi, Friady Mahyuzar, menyebut kondisi tersebut sebagai ironi. Menurutnya, rumah sakit pemerintah seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap regulasi, bukan justru dipertanyakan terkait kelengkapan perizinannya.
“Jika benar izin operasional RSUD Palabuhanratu sudah kedaluwarsa sejak September 2025 dan sampai sekarang belum diperpanjang, maka ini persoalan serius yang harus segera dijelaskan kepada publik,” tegas Friady.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Menurutnya, setiap rumah sakit wajib memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. FPP menilai, ketidakjelasan status izin operasional dapat menimbulkan persoalan hukum dan administrasi, termasuk menyangkut kepastian penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta perlindungan hak pasien apabila terjadi sengketa medis.
Tidak hanya izin operasional, FPP juga menyoroti dugaan pemanfaatan air tanah dalam atau air artesis untuk menunjang kebutuhan operasional RSUD Palabuhanratu yang disebut belum dilengkapi Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).
Friady menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, pemanfaatan air tanah dalam skala besar tanpa perizinan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan sekaligus berkaitan dengan kewajiban kepatuhan terhadap regulasi sumber daya air.
Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.
“Bagaimana mungkin fasilitas publik berskala besar diduga memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan operasional tanpa kejelasan izin? Kalau masyarakat kecil atau pelaku usaha swasta diwajibkan patuh terhadap aturan, maka instansi pemerintah juga harus tunduk pada ketentuan yang sama,” ujarnya.
Menurut FPP, persoalan ini harus ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari status perizinan, volume pemanfaatan air tanah, hingga potensi dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu, FPP akan membawa persoalan tersebut ke ranah pengawasan legislatif, bahkam kata Friady, sebenarnya FPP telah menjadwalkan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Kamis (12/11/2026). Namun, agenda tersebut dijadwalkan ulang oleh pihak DPRD dan direncanakan berlangsung pada pekan depan.
Friady mengatakan, FPP berharap DPRD Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan legalitas operasional dan dugaan pemanfaatan air tanah di RSUD Palabuhanratu.
Ia juga mempertanyakan prioritas kebijakan manajemen rumah sakit. Menurutnya, persiapan perpanjangan izin operasional beserta pemenuhan dokumen penunjang semestinya menjadi perhatian utama sebelum masa berlaku izin berakhir.
Friady bahkan menyinggung kebijakan Direktur RSUD Palabuhanratu terkait rehabilitasi mess atau rumah dinas. Menurut FPP, kebijakan tersebut perlu dievaluasi dari sisi skala prioritas apabila dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan dokumen perizinan rumah sakit.
“Seharusnya sejak awal sebelum izin operasional habis, pihak rumah sakit sudah mempersiapkan seluruh persyaratan perpanjangan. Jangan sampai kebutuhan mendasar terkait legalitas operasional justru tidak menjadi prioritas,” ungkapnya.
FPP memastikan tidak akan berhenti pada rencana audiensi. Friady menyatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut, terutama terkait dugaan eksploitasi sumber daya air, dampak lingkungan, serta kesetaraan penegakan aturan. Bahkan, FPP mengancam akan menggelar aksi besar-besaran dan menggalang petisi yang ditargetkan mencapai 10.000 tanda tangan masyarakat Palabuhanratu.
Petisi tersebut mengusung tuntutan “Pecat Direktur RSUD Palabuhanratu” sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah mengevaluasi kepemimpinan manajemen rumah sakit. Menurut Friady, desakan tersebut berkaitan dengan dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang menurut FPP perlu diperiksa oleh pihak berwenang.
“Kami akan tetap fokus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada kejelasan dan langkah konkret, kami siap melakukan aksi besar-besaran serta menggalang 10.000 tanda tangan masyarakat Palabuhanratu,” tandasnya.
Hingga berita ini disusun, pernyataan mengenai dugaan kedaluwarsanya izin operasional dan belum adanya SIPA tersebut masih merupakan klaim FPP yang memerlukan verifikasi kepada instansi berwenang. Saat ini masih menunggu keterangan resmi dari manajemen RSUD Palabuhanratu maupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (stm)
