SUKABUMITIMES.com – Kasus dugaan kekerasan terhadap seorang siswa berusia 12 tahun di lingkungan SMP PGRI 2 Nagrak, Kabupaten Sukabumi, mulai memasuki babak krusial. Setelah serangkaian pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti medis hingga olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi bersiap menentukan status hukum empat anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Perkembangan terbaru ini menjadi perhatian serius, terlebih korban AI (12) dilaporkan mengalami patah tulang ekor dan pergeseran tulang lutut setelah insiden kekerasan yang diduga terjadi di lingkungan musala sekolah.
Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi memastikan penanganan perkara tersebut terus berjalan. Bahkan, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi kini tengah mematangkan tahapan lanjutan untuk menentukan status hukum empat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, Ipda Firman Riyadul Jannah, mengungkapkan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah langkah sejak laporan resmi diterima dari pihak keluarga korban pada Oktober 2026.
“Tim penyidik telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara, melengkapi visum et repertum di RSUD Sekarwangi, serta meminta keterangan saksi-saksi dari pihak sekolah, mulai dari wali kelas korban, wali kelas terlapor, hingga wakil kepala sekolah,” ujar Firman, Rabu (11/11/2026).
Pemeriksaan terhadap anak-anak yang diduga terlibat juga telah dilakukan dengan pendampingan orang tua masing-masing. Menurut Firman, tahapan penanganan perkara kini semakin mengerucut. Penyidik bahkan telah menjadwalkan gelar perkara untuk menentukan status hukum empat anak yang diduga terlibat.
“Di minggu ini, rencananya penyidik akan menggelar penetapan status terhadap empat orang terduga anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH,” tegasnya.
Meski penanganan perkara membutuhkan waktu, Firman menegaskan bahwa penyidik tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa didukung bukti yang lengkap. Salah satu pertimbangan adalah kondisi fisik korban yang harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum dimintai keterangan. Selain itu, proses klarifikasi terhadap pihak sekolah sempat mengalami penyesuaian jadwal.
“Kemarin itu salah satu kendalanya pihak kepala sekolah sedang cuti melahirkan, sehingga proses klarifikasi berjenjang agak tertunda. Kami harus melengkapi berkas perkara secara menyeluruh dan mengumpulkan seluruh bukti pendukung agar konstruksi hukumnya jelas dan tidak ada celah,” jelas Firman.
Ia juga menegaskan bahwa perkara ini tidak bisa ditangani menggunakan pendekatan hukum pidana umum terhadap orang dewasa. Sebab, seluruh pihak yang terlibat masih berusia di bawah umur. Karena itu, penyidik mengedepankan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
“Kami mengedepankan asas kehati-hatian karena baik korban maupun terlapor seluruhnya masih anak di bawah umur. Penanganan perkara wajib mempedomani Undang-Undang Perlindungan Anak dan SPPA. Hak-hak anak wajib dilindungi selama proses hukum berjalan,” tuturnya.
Selain proses hukum, Polres Sukabumi juga menjalin koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk memastikan pendampingan psikososial bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Firman menambahkan, penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah tersebut menjadi perhatian langsung Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi.
“Jajaran penyidik diminta bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar proses hukum memberikan kepastian bagi korban dan keluarganya, tanpa mengabaikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum,” tuturnya.
“Sesuai arahan langsung Bapak Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, jajaran penyidik diperintahkan untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Proses hukum harus ditegakkan secara lurus guna memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga, namun tetap berada dalam koridor perlindungan hak anak,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, peristiwa dugaan kekerasan tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa, 29 September 2026, sekitar siang hari di lingkungan musala SMP PGRI 2 Nagrak, Kampung Cibubuay, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
Korban berinisial AI (12) diduga mengalami kekerasan fisik berupa benturan dan tendangan pada bagian pinggul serta sendi yang dilakukan oleh rekan sekolahnya saat jam istirahat menjelang salat Zuhur.
Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami patah tulang ekor dan pergeseran tulang lutut. Pihak keluarga kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke Polres Sukabumi pada pertengahan Oktober 2026. (stm)
