SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengungkapkan rencana melakukan perombakan terhadap sejumlah program pemerintah pada 2027. Evaluasi tersebut akan diarahkan terutama pada program yang berkaitan dengan penanganan stunting, pengangguran dan kemiskinan.
Ayep mengatakan, ukuran keberhasilan sebuah program pemerintah bukan hanya dilihat dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran.
“Program fokus saya adalah bagaimana menyelesaikan pengangguran secara efektif, penyelesaian stunting secara efektif, penyelesaian kemiskinan secara efektif,” kata Ayep, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, penggunaan anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan persoalan yang hendak diselesaikan. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan dampak nyata.
Ayep menegaskan, anggaran besar tidak otomatis menjamin persoalan masyarakat dapat terselesaikan apabila penggunaannya tidak tepat sasaran.
“Anggarannya gede, tapi tidak tepat sasaran. Contoh stunting. Anggarannya besar, tapi yang dimakan oleh yang stunting sedikit. Nah, ini kita akan rombak,” tegasnya.
Ia menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi program pemerintah. Menurut Ayep, perlu ada perubahan pola agar anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang mengalami persoalan tersebut.
“Jadi bukan hanya anggarannya besar, tetapi bagaimana anggaran itu memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Ayep juga mengaitkan efektivitas kebijakan pemerintah dengan penerapan nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Baginya, toleransi tidak hanya diwujudkan melalui hubungan sosial maupun antarumat beragama.
Menurut dia, pemerintah juga dapat menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial.
“Toleransi itu bukan hanya bagaimana kita menghargai sesama, bagaimana kita menghargai umat beragama. Tetapi pemerintah juga harus bisa memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat,” katanya.
Selain stunting, sektor ketenagakerjaan turut menjadi perhatian Ayep. Ia menilai keberadaan anggaran dalam program pengentasan pengangguran belum cukup apabila tidak mampu membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan.
“Pengangguran, anggarannya ada, tapi anggaran itu tidak bisa memberangkatkan orang bekerja,” ungkap Ayep.
Karena itu, ia memastikan evaluasi akan dilakukan terhadap program yang dinilai belum menghasilkan dampak sebagaimana tujuan awalnya.
“Maka itu kita akan rombak di 2027,” tegasnya.
Ayep menekankan bahwa perubahan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan besaran anggaran, melainkan bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah dapat dikonversikan menjadi hasil yang terukur.
“Yang saya inginkan adalah efektivitasnya. Jangan sampai anggaran besar, tetapi hasilnya kecil,” pungkasnya. (sya)
