SUKABUMITIMES.com–Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, meminta kerja sama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) tetap dipertahankan.
Danny mengingatkan agar persoalan anggaran tidak sampai menyebabkan cut off kepesertaan yang berujung pada hilangnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Saya berharap UHC dapat terus berlanjut,” ujar Danny kepada sukabumitimes.com, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, persoalan administrasi maupun keterbatasan anggaran harus dicarikan solusi tanpa mengorbankan masyarakat.
“Jangan sampai terjadi cut off kepesertaan. Apalagi sampai masyarakat kehilangan akses kesehatan,” sambungnya.
Anggota Legislatif dari PKS ini memahami kondisi APBD Kota Sukabumi saat ini tengah menghadapi tekanan, termasuk akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) serta persoalan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Memang APBD kita menghadapi tekanan,” ujarnya.
Namun, kondisi fiskal tersebut, kata Danny, tetap harus diikuti dengan formulasi dan solusi agar program perlindungan kesehatan masyarakat tidak terhenti.
“Harus ada formulasi dan solusi,” tegasnya.
Danny juga menilai terdapat alternatif yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk menjaga keberlanjutan UHC.
Menurutnya, BPJS Kesehatan telah menawarkan fasilitas berupa utang atau penundaan pembayaran iuran yang belum dapat dibayarkan pemerintah daerah saat ini.
“Sebetulnya ada alternatif yang ditawarkan BPJS Kesehatan. Diberikan fasilitas utang yang belum bisa dibayarkan,”ungkap Danny.
Pembayaran tersebut, kata Danny, dapat dilakukan pada triwulan pertama 2027. Menurutnya, skema tersebut layak menjadi bahan pertimbangan Pemda Kota Sukabumi agar tetap mengikuti program UHC.
“Bisa dibayarkan pada triwulan pertama 2027. Ini layak jadi pertimbangan Pemda Kota Sukabumi,” katanya.
Ia menilai opsi tersebut perlu dikaji secara serius dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat.
Jika pada akhirnya harus dilakukan 0penyesuaian skema, Danny meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan alternatif perlindungan kesehatan.
“Kalau harus ada penyesuaian, siapkan skemanya,” ujarnya.
Ia mencontohkan bantuan kesehatan daerah seperti Bankesda sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan.
“Misalnya melalui bantuan kesehatan daerah seperti Bankesda, yang penting masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.
Danny juga menekankan pentingnya sosialisasi apabila terjadi perubahan status kepesertaan. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh informasi secara terbuka dan jauh sebelum kebijakan diberlakukan.
“Sosialisasi harus dilakukan secara terbuka. Harus jelas dan jauh-jauh hari,” ujarnya.
Ia mengingatkan jangan sampai masyarakat baru mengetahui perubahan kepesertaan ketika sedang membutuhkan layanan kesehatan.
“Jangan sampai warga baru tahu saat membutuhkan pelayanan,” tegasnya.
Danny menegaskan bahwa keterbatasan fiskal merupakan persoalan yang harus dicarikan jalan keluar oleh pemerintah, sementara hak masyarakat atas pelayanan kesehatan tetap harus menjadi perhatian.
“Keterbatasan fiskal harus dicarikan jalan keluar,” katanya.
“Hak masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama,” tambahnya.
Ia berharap UHC Kota Sukabumi tetap dipertahankan selama kondisi keuangan daerah memungkinkan. Apabila terjadi perubahan skema, pemerintah daerah harus memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
“UHC harus dipertahankan sejauh memungkinkan, jangan sampai ada masyarakat yang terputus akses kesehatannya,” pungkasnya. (sya)
