SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengungkapkan Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan dua strategi utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah di tengah postur belanja pegawai yang melampaui ketentuan.
“Untuk memperkuat fiskal daerah, kita menyiapkan dua strategi utama, yaitu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan moratorium terbatas penerimaan pegawai,” ungkap Ayep Zaki pada Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pemkot Sukabumi akan terus mendorong berbagai potensi pendapatan yang dapat dikembangkan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Kita harus terus mengoptimalkan PAD. Potensi yang ada harus dikelola dengan baik, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal daerah,” kata Ayep.
Selain optimalisasi PAD, Pemkot Sukabumi juga menerapkan moratorium terbatas penerimaan pegawai sebagai bagian dari upaya mengendalikan beban belanja pegawai.
“Penerimaan pegawai perlu kita kendalikan. Ini bukan berarti pemerintah tidak membutuhkan pegawai, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan organisasi,” jelasnya.
Ayep menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar belanja daerah dapat lebih sehat dan proporsional. Dengan demikian, anggaran pemerintah tetap memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai belanja pegawai terlalu besar, sementara ruang untuk pembangunan dan pelayanan publik menjadi terbatas,” ujarnya.
Untuk mendukung efisiensi pemerintahan, Pemkot Sukabumi juga mengembangkan Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SUKA-SAI). Sistem berbasis kecerdasan buatan tersebut dirancang untuk mempercepat proses kerja pemerintahan, meningkatkan efisiensi, serta membantu pengambilan keputusan berbasis data.
“Kita sedang mengembangkan Sukabumi Smart Artificial Intelligence. Ini bagian dari transformasi pemerintahan agar pekerjaan bisa lebih cepat, lebih efisien dan keputusan yang diambil semakin berbasis data,” ungkap Ayep.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat bekerja lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat.
“Teknologi harus kita manfaatkan untuk mempercepat pelayanan. Pemerintahan harus adaptif terhadap perubahan zaman,” tuturnya.
Ayep berharap penerapan strategi fiskal dan pengembangan SAI dapat berjalan beriringan. Optimalisasi pendapatan dan pengendalian belanja diharapkan mampu memperkuat keuangan daerah, sementara pemanfaatan kecerdasan buatan dapat meningkatkan produktivitas aparatur pemerintahan.
“Target kita jelas, yaitu tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, lebih efisien, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkasnya. (sya)
