SUKABUMITIMES.com– Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengungkapkan bahwa DPRD Jawa Barat tengah mengkaji kemungkinan mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat kualitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran yang diterima sekolah.
“Semua sepakat bahwa rancangan perda ini harus mampu mengakomodasi semangat pendidikan yang berkualitas. Salah satu persoalan yang kami bahas adalah kesenjangan antara pendapatan sekolah dengan unit cost yang layak per siswa setiap tahun,” kata Yomanius, dikutip Selasa.
Ia menjelaskan, kebutuhan biaya pendidikan yang ideal untuk jenjang SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 juta per siswa per tahun. Sementara itu, dana yang diterima sekolah saat ini hanya sekitar Rp1,6 juta, atau sekitar 40 persen dari kebutuhan riil.
“Kalau pendapatan sekolah hanya sekitar 40 persen dari kebutuhan, proses pembelajaran yang berkualitas akan sulit tercapai. Apalagi kalau jumlah rombel dan siswanya sedikit, beban operasional sekolah akan semakin berat,” ujarnya.
Menurut Yomanius, kondisi tersebut membuat sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan kualitas pembelajaran, hingga mengembangkan layanan pendidikan. Karena itu, Komisi V DPRD Jabar mengusulkan agar SPP kembali menjadi salah satu sumber pendanaan tambahan bagi sekolah negeri.
Namun demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan kepada seluruh siswa. Pemerintah tetap menjamin pendidikan gratis bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
“Anak dari keluarga desil 1 sampai desil 5 tidak boleh dipungut biaya apa pun, termasuk SPP. SPP hanya diberlakukan bagi desil 6 sampai desil 10 dan besarannya harus berjenjang sesuai kemampuan ekonomi agar prinsip keadilan tetap terjaga,” tegasnya.
Yomanius menambahkan, tambahan pendanaan dari skema tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, serta mendukung berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik siswa.
“Kalau reaktivasi SPP berjalan, akan ada peluang meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana, serta kegiatan pengembangan siswa. Tujuan akhirnya adalah agar kualitas lulusan sekolah menengah menjadi lebih baik dan mampu bersaing masuk perguruan tinggi,” pungkasnya. (sya)
