SUKABUMITIMES.com — Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Dinas Bulan April 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/4/2026) kemarin.
Rapat yang dipandu Sekretaris Daerah Ade Suryaman itu dihadiri Wakil Bupati Andreas, para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, hingga camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam arahannya, Bupati menyoroti pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home (WFH) agar tidak disalahgunakan oleh ASN. Ia menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian pola kerja, kedisiplinan tetap menjadi hal utama yang tidak boleh ditawar.
“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Menurutnya, potensi pajak di Kabupaten Sukabumi masih cukup besar dan perlu digarap secara maksimal.
Ia pun mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus menggunakan KTP pemilik lama. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana menggelar operasi gabungan pajak kendaraan sekaligus membuka layanan pembayaran pajak di masing-masing wilayah guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang didampingi Wakil Bupati juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas kontribusi mereka dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, diserahkan pula sertifikat akreditasi laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik.
Rapat dinas kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah instansi, di antaranya Samsat Cibadak, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kesehatan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan program-program pemerintah.
“Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain,” katanya.
Wabup juga mengingatkan para camat untuk mengawal berbagai program strategis nasional di wilayahnya agar berjalan optimal dan terintegrasi. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Merah Putih dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, sektor UMKM turut didorong untuk ambil bagian dalam mendukung program pemerintah, termasuk masuk dalam rantai pasok kebutuhan program MBG di Kabupaten Sukabumi.
Di bidang pelayanan dasar, perhatian pemerintah daerah juga difokuskan pada penanganan stunting. Seluruh kepala perangkat daerah hingga camat diminta berperan aktif dalam menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen melalui peningkatan kualitas lingkungan dan layanan kesehatan. (rus).
