SUKABUMITIMES.com – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, mengungkapkan bahwa hingga saat ini program Sekolah Rakyat sudah memasuki tahap rintisan di berbagai wilayah.
Hal ini disampaikannya kepada sukabumitimes.com disela-sela menghadiri program Kampung Sosial yang diselenggarakan Dinsos Jabar bersama Dinsos Kota Sukabumi bertempat di Taman Cikondang pada Selasa (7/4/2026).
“Sekolah Rakyat ini sekarang yang untuk rintisan ya ada 20. Ada 20 Sekolah Rakyat dan sedang dibangun yang tetap, Sekolah Rakyat tetap,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahap awal, program ini memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada. Namun ke depan, pemerintah mulai membangun fasilitas permanen yang ditargetkan bisa digunakan dalam waktu dekat.
“Yang kemarin itu kan satu tahun rintisan masih menggunakan gedung-gedung yang ada. Nah, sekarang yang sedang dibangun yang untuk digunakan untuk Juni-Juli ini ada enam di Jawa Barat,” kata Noneng.
Dari enam lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebut, beberapa di antaranya berada di wilayah strategis.
“Yang jelas di Kabupaten Bandung ada, kemudian di Bogor ada, yang empatnya lagi nanti saya sampaikan takutnya keliru,” ucapnya.
Namun ketika ditanya mengenai Kota Sukabumi, Noneng memastikan daerah belum masuk dalam daftar pembangunan tahun ini.
“Belum, Kota Sukabumi belum,” tegasnya.
Menurut Noneng, sebenarnya Pemerintah Kota Sukabumi sudah berupaya menyiapkan lahan. Namun kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri.
“Kota Sukabumi sebetulnya sudah menyiapkan lahannya karena yang menyiapkan lahan memang kabupaten/kota. Nah, cuma agak kendalanya Sukabumi kontur lahan, tanahnya ya, kan harus rata,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa proses perataan lahan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
“Harus rata, nah itu untuk meratakan lahannya mungkin ya yang itu yang terkendalanya,” lanjutnya.
Selain itu, ada sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
“Ini juga dilihat oleh Kemen-PU kan apakah memenuhi syarat karena harus 7,6 hektar dengan posisi clear and clean dan sudah matang tanahnya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, mengakui bahwa pihaknya masih terus berupaya agar program tersebut bisa hadir di wilayahnya.
Ia menyebutkan bahwa lokasi awal yang sempat direncanakan berada di kawasan Cikundul.
“Awalnya itu di Cikundul, ya. Ini informasi, Pak. Karena kan kami juga di Dinas Sosial baru memperhatikan dokumen-dokumen ke sana,” ujarnya.
Asep yang baru menjabat sekitar satu bulan itu mengatakan pihaknya kini tengah melakukan berbagai koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Sosial.
“Kami juga komunikasi dengan Palmartha, salah satu UPT yang ada di Kemensos. Kemudian kami juga kemarin sudah melakukan upaya bagaimana kita untuk menuju terwujudnya Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa proses saat ini masih dalam tahap verifikasi awal, khususnya terkait kesiapan lembaga pendukung.
“Kemarin mereka baru memverifikasi dulu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ada di kota karena ada isiannya nanti,” katanya.
Di tengah keterbatasan lahan, Dinas Sosial Kota Sukabumi mulai mempertimbangkan langkah alternatif dengan membangun Sekolah Rakyat rintisan sebagai tahap awal.
“Tetapi kami, upaya dari Dinas Sosial yang tadi adalah kita membuat dulu lah sekolah rintisan, ya, untuk cikal bakal nantinya Sekolah Rakyat yang ditetapkan,” ujar Asep.
Ia menegaskan bahwa penetapan resmi Sekolah Rakyat tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Karena penetapan Sekolah Rakyat itu adalah dari Kementerian Sosial,” tegasnya.
Terkait lahan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi pengelola aset daerah untuk mencari solusi terbaik.
“Sebetulnya kita juga berupaya berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) khususnya di Bidang Aset. Ada enggak lahan-lahan yang memenuhi standar untuk dibangunnya Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Meski masih menghadapi berbagai kendala, Asep tetap optimistis Sekolah Rakyat bisa segera hadir di Kota Sukabumi.
“Ya mudah-mudahan sih Sekolah Rakyat di Kota Sukabumi itu bisa seperti beberapa kabupaten/kota yang sudah ada Sekolah Rakyat-nya,” harapnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan akan ditempuh sesuai prosedur, termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
“InsyaAllah setelah kegiatan ini kita juga harus berkoordinasi dengan provinsi, kemudian dengan kementerian lah khususnya. Itu upaya-upaya kita dari Dinas Sosial Kota Sukabumi,” pungkasnya. (sya)
