SUKABUMITIMES.com — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Inggu Sudeni setelah mengunjungi rumah yang roboh di Kelurahan TIpar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi menyoroti lemahnya penanganan infrastruktur, khususnya terkait rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sering kali terkenal alasan klasik, yaitu terkendala masalah anggaran belum ada.
Hal ini disampaikan DPRD Inggu Sudeni kepada sukabumitimes.com setelah meninjau lokasi rumah roboh di RW 01 Kelurahan Tipar, Jumat (3/4/2026).
“Dinas PUTR menjelaskan bahwa memang kondisi anggaran saat ini untuk rutilahu belum ada. Ini yang menjadi catatan, karena alasan seperti ini terus berulang setiap ada kejadian,” ungkapnya.
Dirinya gerak cepat mengunjungi rumah korban setelah mendapat kabar ada rumah warga di Kelurahan Tipar yang roboh.
“Tadi kebetulan saya saat habis olahraga, saya mendapatkan aduan adanya warga yang tertimpa musibah di wilayah Kelurahan Tipar. Saya sempat mengunjungi langsung ke lokasi bencana tersebut. Dan Alhamdulillah tadi juga di lokasi sudah ada respon dari aparat wilayah, pak lurah Tipar sudah mengunjungi langsung korban,” ujar Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS tersebut.
Peristiwa rumah roboh tersebut menimpa Wendi, seorang tukang parkir, yang rumahnya ambruk pada malam hari usai waktu Isya. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, kondisi bangunan memang sudah lama tidak layak huni dan sangat memprihatinkan.
Tak lama setelah Inggu tiba di lokasi, petugas dari BPBD Kota Sukabumi juga hadir memberikan bantuan darurat kepada korban. Namun, kehadiran aparat dan bantuan awal dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan mendesak warga terdampak.
“Saat saya mengunjungi lokasi, tidak lama kemudian juga hadir BPBD Kota Sukabumi. Tapi kalau melihat kondisi rumahnya, sudah sangat mengkhawatirkan dan memang harus segera ditangani secara serius,” tegasnya.
Inggu menilai persoalan utama dalam penanganan bencana di Kota Sukabumi bukan hanya pada respons awal, melainkan pada tindak lanjut yang sering kali lamban dan tidak menyentuh akar masalah.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu memastikan pihaknya akan terus mendorong agar persoalan tersebut menjadi prioritas dalam pembahasan perubahan APBD mendatang.
Ia menegaskan bahwa rumah-rumah warga yang sudah dalam kondisi kritis harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Mudah-mudahan di perubahan APBD nanti, kami dari Komisi II akan mendorong agar rumah-rumah warga yang sudah mengkhawatirkan bisa menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Lebih jauh, Inggu juga mengkritik pola penanganan bencana yang dinilai masih bersifat simbolis.
Menurutnya, bantuan yang diberikan sering kali hanya bersifat sementara tanpa diikuti solusi jangka panjang yang jelas.
“Seringkali penanganan hanya sebatas seremonial, bantuan datang di awal, tapi tidak tuntas. Ini yang harus dibenahi. Masyarakat butuh solusi nyata, bukan sekadar respons sesaat,” kritiknya.
Meski demikian, Inggu tetap mengapresiasi langkah cepat aparat wilayah dan BPBD yang telah hadir di lokasi untuk memberikan bantuan darurat berupa terpal. Ia bahkan turut memberikan bantuan pribadi sebagai bentuk kepedulian kepada korban.
Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi warga terdampak bencana.
“Harapan warga jelas, mereka ingin pemerintah segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang tanpa solusi,” pungkasnya. (sya)
