Oleh: Syarif Hidayat, SM.
Kebijakan publik seringkali ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai mercusuar harapan untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas SDM nasional, mulai dari balita hingga lansia.
Namun, di sisi lain, implementasi yang masif di tengah struktur pasar yang belum siap justru menciptakan guncangan ekonomi yang dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga di pasar-pasar tradisional.
Ketika kebutuhan pokok seperti telur, daging ayam, dan sayur-mayur melonjak harganya bersamaan dengan kelangkaan stok, kita harus bertanya: Mengapa program yang diniatkan untuk menolong justru menciptakan beban baru?
Ada beberapa faktor krusial yang menyebabkan fenomena ini terjadi, terutama saat bersinggungan dengan momentum bulan suci Ramadan:
- Lonjakan permintaan yang agregat (Shock Demand). Program MBG membutuhkan pasokan pangan dalam skala raksasa dan rutin. Ketika pemerintah atau badan pelaksana menyerap stok telur dan daging secara besar-besaran dari produsen untuk program ini, volume barang yang tersisa untuk pasar umum berkurang drastis.
- Hukum ekonomi dasar berlaku. Ketika penawaran (supply) tetap atau berkurang sementara permintaan melonjak, harga akan terbang.
- Anomali Konsumsi Ramadan, secara historis, bulan Ramadan di Indonesia selalu diikuti dengan kenaikan konsumsi rumah tangga sekitar 20-30%. Masyarakat cenderung memasak lebih istimewa untuk sahur dan buka puasa.
Pertemuan antara serapan masif program MBG dan kenaikan konsumsi musiman ini menciptakan “badai sempurna” di pasar pangan.
Rantai pasok yang belum terintegrasi, masalah utama bukan hanya pada jumlah produksi, tapi pada distribusi.
Seringkali stok pangan terserap ke sentral-sentral pengolahan MBG, sehingga distribusi ke pasar tradisional menjadi tersendat atau mendapat jatah sisa.
Sangat ironis ketika seorang anak mendapatkan makan siang gratis di sekolah, namun di saat yang sama, ibunya di rumah harus memutar otak lebih keras karena uang belanja tidak lagi cukup untuk membeli telur dan daging akibat harganya yang melambung.
Ekses ini menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Masyarakat merasa “disubsidi di satu tangan, tapi dipasung di tangan yang lain.” Jika tidak dimitigasi, ketimpangan ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap efektivitas program pemerintah.
Lantas, bagaimana agar MBG tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas dapur masyarakat umum?
- Penguatan food Estate dan kemitraan lokal. Pemerintah tidak boleh mengandalkan pasokan dari pasar yang sudah ada. Penyelenggara MBG harus memiliki jalur pasokan mandiri melalui kemitraan langsung dengan kelompok tani dan peternak (off-taker). Dengan kontrak khusus, produksi pangan ditingkatkan secara spesifik untuk kebutuhan program, sehingga tidak mengganggu jatah pasar reguler.
- Kalibrasi waktu dan diversifikasi menu. Di bulan-bulan rawan seperti Ramadan atau menjelang Idul Fitri, menu MBG bisa di diversifikasi menggunakan bahan pangan lokal yang lebih melimpah dan tidak sedang mengalami lonjakan harga ekstrem. Tidak harus selalu telur atau daging sapi; protein nabati atau ikan lokal bisa menjadi alternatif sementara untuk menjaga keseimbangan stok pasar.
- Operasi pasar dan pemantauan stok real-yime. Satgas Pangan harus bekerja ekstra keras selama implementasi MBG di bulan Ramadan. Pengawasan terhadap penimbunan barang harus diperketat. Jika ditemukan harga di pasar tradisional melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi) akibat serapan MBG, pemerintah harus segera melakukan intervensi atau impor cadangan jika diperlukan.
- Transparansi data serapan harus ada transparansi mengenai berapa besar volume pangan yang diserap oleh program MBG di setiap wilayah. Dengan data yang terbuka, pedagang dan produsen bisa melakukan antisipasi produksi lebih awal, sehingga tidak terjadi kekosongan barang di tingkat pengecer.
Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan yang luar biasa, namun ia tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan kondisi ekonomi mikro saat ini. Keberhasilan sebuah kebijakan sosial tidak hanya diukur dari berapa banyak perut yang kenyang melalui bantuan, tetapi juga dari seberapa stabil kemampuan masyarakat mandiri untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, jangan sampai piring gratis bagi sebagian orang dibayar dengan piring kosong bagi sebagian lainnya. Harmonisasi antara kebijakan negara dan mekanisme pasar adalah kunci mutlak. (*)
