SUKABUMITIMES.COM – Hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kota Sukabumi kian memanas. Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, kembali melayangkan ultimatum keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.
Pasalnya, Pemkot dinilai “lelet” dan tidak serius dalam merespons rentetan surat rekomendasi DPRD yang telah mendarat di meja Wali Kota Ayep Zaki.
Hingga Rabu (21/01/2026), DPRD menilai belum ada langkah konkret yang menyentuh akar permasalahan. Kekecewaan ini bukanlah hal baru, namun kali ini nadanya jauh lebih mengancam.
Wawan Juanda menegaskan bahwa kegerahan pimpinan dewan sudah memuncak sejak awal Januari 2026. Alih-alih dijadikan pijakan perbaikan tata kelola, rekomendasi dewan justru terkesan hanya dianggap angin lalu.
“Sebenarnya, waktu itu tanggal 8 Januari lalu saya sudah sampaikan kepada media terkait kekecewaan Pimpinan DPRD. Rekomendasi kami tidak terlihat tindak lanjutnya secara cepat dan signifikan,” tegas Wawan dengan nada bicara yang lugas.
Meski beberapa hari terakhir Pemkot mulai bergerak dengan memanggil Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Inspektorat, Wawan menilai itu hanyalah gerak semu atau sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif.
“Hari ini memang ada perkembangan, BWI dipanggil, Inspektorat juga ada pergerakan. Tapi hasilnya mana? Belum ada yang signifikan!” serunya.
Satu isu yang menjadi “api” dalam polemik ini adalah ketidakjelasan status kerja sama pengelolaan wakaf antara Pemkot Sukabumi dengan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB). DPRD mencium adanya ketidakterbukaan informasi terkait apakah kerja sama tersebut sudah diputus atau masih dibiarkan menggantung.
“Sampai detik ini, saya belum melihat bukti pencabutan kerja sama masalah wakaf dengan YPPDB. Kita tidak tahu statusnya, padahal ini krusial dan sangat ditunggu publik!” kata Wawan.
Wawan juga menepis tudingan miring yang menyebut langkah kritisnya adalah bentuk “balas dendam” politik sisa-sisa kontestasi Pilkada lalu.
Ia menegaskan, keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) dan isu wakaf telah memicu kegaduhan yang harus segera diredam dengan kebijakan nyata, bukan sekadar janji.
“Kalau ada yang bilang ini dendam Pilkada, saya pastikan itu salah besar. Tidak ada niat mengganggu pemerintahan. Justru kita ingin membersihkan satu per satu kegaduhan ini demi kebaikan Wali Kota dan seluruh jajaran Pemkot Sukabumi,” pungkasnya. (sya)
