SUKABUMITIMES.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Danny Ramdhani meminta kepada wali kota Sukabumi supaya tidak memburamkan permasalahan wakaf.
Pernyataan ini disampaikan oleh Danny Ramdhani setelah adanya pernyataan dari Kabag hukum Setda kota Sukabumi yang menyatakan wakaf uang sudah sesuai aturan serta pernyataan Direktur Lembaga Wakaf Doa Bangsa, Entus Wahidin Abdul Quddus terkait wakaf uang dan wakaf tanah itu tidak ada perbedaan.
“Jangan buram kan permasalahan wakaf, karena pasti semua sepakat bahwa wakaf itu bagian dari syariat Islam yang bisa berupa tanah maupun uang,” ungkap anggota komisi III DPRD Kota Sukabumi Danny Ramdhani dalam pernyataannya melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Kamis, (26/9/2025)
Menurut Danny yang saat ini, juga menjabat sebagai ketua DPD PKS kota Sukabumi, wakaf di kota Sukabumi titik pangkal permasalahannya karena ada konflik kepentingan antara wali kota dengan lembaga yang ditunjuknya.
“Wali kota kerap berkelit kalau tidak ada hubungan antara beliau dengan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa atau FKDB, tapi semua pihak sudah tahu dan faham siapa itu FKDB,” menurutnya.
Ia juga mempertanyakan bahkan menantang wali kota Sukabumi sejuah mana keberaniannya untuk mencabut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara beliau dengan YPPDB.
“Yang kemudian membuat lembaga Nazir baru yang jauh dari nuansa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” kata Danny.
Bukan hanya itu saja, setiap penarikan yang dilakukan juga harus bersifat sukarela, tanpa adanya tekanan.
“Apalagi kalau sampai di paksakan,” tambahnya.
Masih ungkap Danny, apa yang disampaikan meskipun hanya sekelas himbauan oleh wali kota, pada hakikatnya bisa menjadi perintah.
“Pak Ayep Zaki harus memahami posisi sekarang adalah sebagai wali kota, bukan petugas penarik wakaf ala FKDB,” pungkasnya. (sya)
