SUKABUMITIMES.COM – Anggota DPRD Kota Sukabumi Danny Ramdhani menegaskan, pembatalan program pemerintah pusat terkait program diskon tarif listrik yang sudah disosialisasikan sebelumya dan kemudian dibatalkan merupakan bentuk sikap inkonsistensi pemerintah dan mencederai kepercayaan publik.
Penegasan ini disampaikan oleh Danny Ramdhani pada Selasa (10/6/2025). Ia juga mempertanyakan sekelas pemerintah pusat bisa membuat kebijakan yang merugikan masyarakat Indonesia.
“Sangat konyol, kebijakan yang secara resmi sudah disebarluaskan, tiba-tiba ditangguhkan,” kata anggota DPRD kota Sukabumi dari Fraksi PKS tersebut.
Atas kebijakan pemerintah yang tidak konsisten tersebut sangat disayangkan oleh anggota DPRD kota Sukabumi dari Fraksi PKS tersebut. Menurutnya ini sangat menciderai kepercayaan rakyat Indonesia. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan publik.
“Sangat mengherankan, ketika kita melihat alasan yang disampaikan Menteri Keuangan yang menyebut penangguhan diskon listrik ini untuk subsidi gaji buruh berpenghasilan di bawah 3,5 juta rupiah,” jelas DPRD Danny Ramdhani
Danny berkeyakinan kebijakan ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Seharusnya dilakukan kajian secara mendalam dulu, jangan cepat menyampaikan secara dini ke masyarakat luas.
“Ini seperti masyarakat diberi harapan palsu, dengan mudahnya pemerintah pusat mengumumkan keputusan penundaan,” tegasnya.
Tentu saja, kejadian ini banyak dikeluhkan masyarakat, terutama dari warga disekitar Danny Ramdhani tinggal.
“Sampai saat ini memang belum ada laporan langsung dari warga ke saya. Tapi dari lingkungan sekitar saya, mereka menyayangkan keputusan yang diambil pemerintah pusat ini,” bebernya.
Kebijakan ini pun menuai berbagai reaksi negatif dari masyarakat dan kalangan legislatif di daerah, termasuk di Sukabumi. Bagi Danny, hal semacam ini bukan hanya soal hitung-hitungan fiskal, tetapi menyangkut konsistensi dan kepastian dalam pengambilan kebijakan publik.
“Kalau dibiarkan seperti ini terus, masyarakat akan makin apatis terhadap janji pemerintah. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah kepercayaan dan kepastian, bukan kebijakan tambal sulam,” pungkasnya. (sya)
