SUKABUMITIMES.COM – Jalan Raya Nasional III tepatnya di Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi sempat tersendat akibat ratusan kader yang tergabung dalam 39 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi, menggeruduk kantor DPC PPP Kabupaten Sukabumi pada Jumat (3/1/2025).
Berdasarkan pantauan sukabumitimes.com di lokasi, ratusan peserta aksi dari PAC, ranting, kader dan simpatisan PPP Kabupaten Sukabumi, tiba di Kantor DPC PPP Kabupaten Sukabumi, pada pukul 08.00 WIB.
Setiba di lokasi, mereka langsung melakukan orasi secara bergantian dengan membawa mobil komando dan sejumlah spanduk yang bersifat kecaman kepada ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengurai kemacetan di ruas jalan nasional tersebut, pihak Polres Sukabumi Kota melakukan penjagaan secara ketat.
Dalam orasinya, mereka mendesak Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan berbagai alasan. Diantaranya, penunjukan dan pengangkatan Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi 2022-2027 yang dianggap inkonstusional dan cacat hukum.
Disebutkan bahwa kriteria Ketua dan Sekretaris DPC pernah menjadi pengurus DPW/DPC dan/atau PAC sekurang-kurangnya satu masa bakti kepengurusan.
Bukan hanya itu, para demonstran juga menyatakan Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, diduga telah melakukan penyalahgunaan jabatan. Diantaranya, diduga melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana partai senilai Rp2.183.074.000 dengan rincian
Dana Bantuan Keuangan Partai politik dari pemerintah melalui Kesbangpol senilai Rp643.074.000, penerimaan tanggal 07-01-2022 Rp. 120.2688.500, Penerimaan Tanggal 27-04-2022 Rp120.2688.500.
Mengenai mahar politik Pilkada kabupaten Sukabumi juga mencuat juga menjadi pembahasan para orator, yakni senilai Rp. 1.200.000.000 untuk periode 2024-2029.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Koordinator Aksi, Agus Sukirman mengatakan, berdasarkan hasil audiensi yang dilakukan tadi bersama Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi dan jajaran pengurus harian (PH) DPC. Bahwa, dalam audiensi tersebut, Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi menyatakan kesediaannya untuk mundur dari jabatannya.
“Alhamdulillah, Ketua DPC sudah mengucapkan, bahwa ia siap mundur. Hanya saja, masih menunggu aturan partai yang berlaku. Tadi audiensi terpotong karena waktu salat Jumat, jadi pembahasan dilanjutkan nanti. Terkait pasal AD/ART yang menjadi dasar, saya belum mendapat jawaban pasti,” kata Agus kepada sukabumitimes.com pada Jumat (3/1/2025).
Bahwa aksi ini diikuti oleh 39 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari PPP Kabupaten Sukabumi, khususnya dari daerah pemilihan (dapil) 6. Para peserta aksi menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain, transparansi terkait keuangan partai, termasuk pasal 9 ayat 8 tentang koalisi, kejelasan pengelolaan dana fraksi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan partai politik (banpol).
Selain itu, Agus menegaskan bahwa pihaknya mendesak Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi untuk mundur, karena dinilai tidak transparan dalam menjalankan tugas, terutama terkait komunikasi dengan PAC di tingkat kecamatan.
“Alhamdulillah, Ketua DPC sudah menerima desakan ini dan menyatakan siap turun dari jabatannya sesuai aturan yang berlaku,” ujar Agus.
Agus juga menyebut bahwa beberapa peserta aksi mempertanyakan keabsahan jabatan Ketua DPC yang dianggap tidak konstitusional. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC menyatakan akan membahasnya lebih lanjut pada sesi kedua audiensi mendatang.
“Kami akan lanjutkan pembahasan ini pada sesi berikutnya untuk menyelesaikan persoalan secara lebih jelas,” tandasnya.
Masih ditempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Andri Hendrayana, menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) partai tersebut.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi demokrasi atas ketidakpuasan kader terhadap pengelolaan partai di tingkat DPC.
“Demo atau unjuk rasa ini adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tentu tidak ada asap tanpa api. Tadi, ada perwakilan PAC yang menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Namun, hingga saat ini belum ada solusi yang tuntas,” jelas Andri.
Andri menjelaskan, bahwa tuntutan utama dari PAC adalah meminta Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, untuk mundur karena dinilai tidak menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Menurut kawan-kawan PAC, kepengurusan DPC saat ini tidak konstitusional. Salah satunya terkait posisi Ketua DPC, Pak Haji Dedi, yang dianggap tidak mengikuti tahapan mekanisme partai. Bahkan, beliau sempat dinyatakan tidak lagi menjadi kader PPP setelah menyerahkan jabatan DPRD kepada anaknya,” timpalnya.
PAC juga mengkritik kurangnya keterbukaan terkait beberapa isu, seperti pengelolaan keuangan partai, termasuk biaya politik pada Pilkada, dana fraksi dan bantuan partai politik (banpol) dan minimnya pelibatan PAC dalam pengambilan keputusan strategis, terutama pada Pilkada.
“Menurut PAC, nyaris tidak ada keterlibatan mereka dalam Pilkada kemarin. Ini yang menjadi klimaks dari kekesalan mereka,” jelas Andri.
Andri menegaskan bahwa aksi ini kemungkinan baru tahap awal. Jika tuntutan PAC tidak terpenuhi, bukan tidak mungkin akan ada aksi lanjutan.
“Apa yang diharapkan kawan-kawan PAC belum sepenuhnya terjawab. Ketua DPC tadi menyatakan akan menyiapkan klarifikasi di waktu mendatang. Jadi, bisa jadi ini baru jilid pertama dari rangkaian aksi yang akan terus berlanjut,” katanya.
Meski begitu, Andri berharap semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan mengedepankan dialog sesuai aturan partai.
“Kita harus melihat kembali AD/ART sebagai pedoman bersama,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Sukabumi, H. Dedi Damhudi membantah tudingan yang dilakukan peserta aksi dari 39 PAC, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran partai politik tersebut.
“Penyalahgunaan anggaran, sebetulnya gak seperti itu, karena kalau kita segala sesuatunya sesuai mekanisme. InsyaAllah aman,” jelasnya.
Terkait dengan adanya tuntutan dari 39 PAC yang mendesak dirinya untuk mendur dari jabatan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, ia menjawab, bahwa dirinya akan menyerahkan seluruhnya kepada partai.
“Kalau saya bagaimana partai aja, kalau partai menghendaki saya jadi ketua, ya kemarin kita juga ditunjuk oleh partai. Nanti itu kebijakan partai, kalau saya ga bisa berkata apa-apa soal itu, itu kebijakan partai,” ungkapnya.
Saat melakukan audensi bersama para peserta aksi demonstrasi, mereka sempat mempersoalkan adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang melibatkan anak Dedi menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.
“Tentang organisasi, seperti terjadinya KKN kan, anak saya jadi dewan terus beberapa calon, kenapa, karena memang kondisi PPP saat itu mungkin hanya sebagian orang atau sekecil orang yang tahu, PPP cari calon saja susah dan saya instruksi dari DPP siapa lagi, kamu kan punya kakak, adik, punya saudara, kita cari calon aja susah dari sekian orang itu dibayar oleh partai,” imbuhnya.
“Iya, apalagi perempuan susah. Waktu Pileg, saya memimpin partai itu memang dalam keadaan kurang baik-baik saja, dengan indikasinya dapat penurunan dan langsung dihadapkan kerja-kerja politik yaitu Pileg. Di situ berat, saya cari calon dapil 1, 2 sampai dapil 5 bukan sesuatu yang gampang,” bebernya.
“Intinya, enggak ada mahar ke DPC untuk mahar di Pilkada. Sedikitpun kita tidak, bahkan kita tidak baik-baik saja, kader kita pun kita biayai, jadi itu prosesnya kita membantu atas pemintaan yang bersangkutan, karena kurang empiris, kurang berpengalaman dan itu kan uang bukan segalanya, tetapi dalam pergerakan politik, bensinnya apanya kan perlu jalan,” imbuhnya.
Ketika ditanya kemungkinan potensi terjadinya dualisme di tubuh DPC PPP Kabupaten Sukabumi, ia menjawab, bahwa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme partai.
“Ya itu silahkan saja mekanismenya semua ada partai. Nanti kalau kembar malah makin terang kan. Semakin terang, kita bahagia ketika partai ini maju, berkembang semakin baik dan pada prinsipnya, saya sebagai manusia tidak ada yang sempurna,” pungkasnya. (sya)
