SUKABUMITIMES.com – Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, mengungkapkan bahwa masyarakat sipil perlu memasuki paradigma baru dengan lebih percaya diri dan mengambil peran yang lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan negara.
“Sudah saatnya kita masuk ke paradigma baru dengan lebih percaya diri,” kata Sudirman Said, Sabtu (31/5/2026).
Menurut Sudirman, masyarakat sipil selama ini kerap menjaga jarak dengan dunia politik atas nama independensi. Padahal, keputusan-keputusan penting yang memengaruhi kehidupan publik justru lahir dari ruang politik.
“Secara tradisional, atas nama independensi, civil society cenderung merasa risih berhubungan dengan partai politik seolah itu bukan situasi yang mulia. Padahal justru di sanalah keputusan dibuat,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pelaksanaan Konferensi Republik di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menghasilkan tiga tuntutan utama, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik guna memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan seluruh kekuatan sipil di Indonesia.
Forum tersebut juga memberikan mandat kepada Sudirman Said sebagai Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal untuk melanjutkan proses konsolidasi melalui rapat kerja yang akan segera dilaksanakan.
Sudirman menegaskan bahwa masyarakat sipil harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa agar keputusan negara lebih berpijak pada data dan kepentingan publik.
“Tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara maupun polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menepis anggapan bahwa forum tersebut merupakan gerakan politik praktis atau bagian dari agenda elektoral.
“Ini bukan gerakan politik praktis maupun agenda elektoral. Ini ruang pertukaran gagasan yang dimulai dari Yogyakarta dan harus berkembang ke berbagai kota serta komunitas,” ujar Yanuar.
Menurutnya, kekuatan utama forum tersebut terletak pada kesamaan keresahan yang dirasakan berbagai kelompok masyarakat sipil di Indonesia.
“Ini bukan kegelisahan segelintir aktivis. Ini kegelisahan kolektif seluruh masyarakat sipil yang tersebar di berbagai wilayah,” tegasnya.
Yanuar juga menyoroti penyelenggaraan konferensi yang dilakukan secara mandiri melalui kolaborasi ratusan organisasi masyarakat sipil tanpa dukungan sponsor.
“Seluruh proses dijalankan bersama melalui semangat gotong royong. Para pembicara hadir secara self-funded sebagai wujud nyata solidaritas untuk republik,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah pembicara menyoroti berbagai persoalan yang dinilai mengancam kualitas demokrasi Indonesia. Salah satunya disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45 yang menilai Indonesia sedang menghadapi situasi krisis yang serius.
“Mungkin kita bukan lagi berada di tepi jurang krisis, tetapi sudah berada di dalam jurang itu,” kata Jaleswari.
Ia menyebut lima pilar republik mengalami kemunduran secara bersamaan, mulai dari menyempitnya ruang masyarakat sipil, dominasi oligarki dalam partai politik, melemahnya independensi hukum, berkurangnya kontrol publik terhadap aparatur negara, hingga konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.
“Demokrasi pasca-Reformasi tidak pernah benar-benar lepas dari konfigurasi oligarki. Yang berubah hanyalah bentuk dan kemasannya. Jika negara berhenti mendengar, warga tidak boleh berhenti berbicara,” ujarnya.
Pengamat politik Andi Widjajanto juga mengingatkan adanya fenomena autocratic legalism, yakni penggunaan instrumen hukum yang sah untuk menggerus demokrasi dari dalam.
“Yang dihancurkan bukan pasalnya. Yang dihancurkan adalah semangat demokrasi yang ada di balik pasal itu,” kata Andi.
Menurutnya, lemahnya hubungan antara kelompok masyarakat sipil dan partai politik menjadi salah satu faktor yang membuat kemunduran demokrasi sulit dilawan.
“Kedua kelompok saling mencurigai meskipun sesungguhnya saling membutuhkan,” ungkapnya.
Konferensi Republik ditutup dengan komitmen untuk memperluas konsolidasi masyarakat sipil ke berbagai daerah. Para peserta berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi, melainkan berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang mampu menghadirkan gagasan dan solusi bagi berbagai persoalan kebangsaan.
“Ini akan ditindaklanjuti, disosialisasikan, dan ditularkan dari kota ke kota, bahkan hingga ke partai politik,” kata Jaleswari.
“Diagnosis tanpa solusi adalah pengkhianatan terhadap diagnosis itu sendiri,” pungkasnya. (sya)
