SUKABUMITIMES.com – Ketidakjelasan anggaran untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 mulai menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Fajar Kontara, mengaku prihatin dengan kondisi cabang olahraga (cabor) yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan dukungan pendanaan menjelang pesta olahraga terbesar tingkat Jawa Barat tersebut.
Porprov 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada November mendatang di wilayah Bogor, Bekasi, dan Depok. Namun, hingga kini sejumlah cabor disebut masih menunggu kejelasan terkait dukungan anggaran, termasuk untuk kebutuhan pembinaan dan persiapan atlet.
Fajar yang juga menjabat sebagai Ketua Cabang Olahraga Futsal Kota Sukabumi mengatakan, kondisi di lapangan sangat berat bagi pengurus cabor. Bahkan, dirinya mengaku merasakan langsung sulitnya menyiapkan atlet di tengah keterbatasan anggaran.
“Ini terkait masih belum adanya kejelasan anggaran untuk Porprov 2026 yang akan berlangsung di Bogor, Bekasi, dan Depok,” ujar Fajar kepada sukabumitimes.com melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Senin (11/5/2026).
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, dirinya mengaku sudah mulai melakukan koordinasi internal untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia mendorong agar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serta KONI segera dipanggil guna membahas kesiapan anggaran dan pembinaan olahraga.
“Saya sudah koordinasi di grup komisi untuk segera memanggil Dispora dan KONI,” tegasnya.
Menurut Fajar, kondisi yang dialami cabor saat ini cukup memprihatinkan. Ia mencontohkan bagaimana pengurus harus berjibaku mempersiapkan atlet untuk berbagai agenda pertandingan, termasuk kejuaraan daerah.
“Saya jadi ketua cabor babak belur, kang, persiapan kejurda,” ungkapnya.
Ia mengatakan, sejauh ini cabor futsal hanya mampu mengikuti ajang Piala Gubernur di tengah keterbatasan dukungan anggaran yang ada.
“Cuma kita ikut Piala Gubernur,” katanya.
Fajar menilai, pola penyaluran dana hibah olahraga perlu dievaluasi secara serius. Menurut dia, bantuan hibah seharusnya diprioritaskan bagi cabor yang benar-benar aktif melakukan pembinaan atlet dan menjalankan program pengembangan prestasi.
“Miris, kang. Saya selalu dorong ke Dispora dan KONI untuk dana hibah dikasih ke cabor yang aktif,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyaluran hibah sebaiknya berbasis data dan kondisi nyata di lapangan, termasuk jumlah atlet, keberadaan pelatih, hingga program pembinaan usia dini yang dijalankan masing-masing cabor.
“Melalui pendataan atlet dan staf pelatih,” katanya.
“Realisasinya bisa dicek aja di lapangan,” sambung Fajar.
Ia bahkan menyoroti masih adanya cabor yang dinilai tidak aktif tetapi tetap menerima bantuan hibah. Kondisi itu dinilai tidak adil bagi cabor yang selama ini serius melakukan pembinaan dan berjuang mencetak prestasi.
“Cabor nggak aktif aja masih dapat hibah,” kritiknya.
Fajar meminta sebelum hibah diberikan, harus dilakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap aktivitas organisasi dan program pembinaan yang dimiliki cabor penerima.
“Sebelum dikasihkan ya cross-check dulu. Atletnya ada nggak, pelatihnya ada nggak, programnya apa untuk pengembangan usia dini atau prestasi,” tegasnya.
Menurutnya, hibah olahraga harus benar-benar tepat sasaran agar mampu mendukung peningkatan prestasi atlet Kota Sukabumi di tingkat regional maupun nasional. Ia menilai, pemberian bantuan kepada cabor yang tidak aktif hanya akan menghambat perkembangan olahraga.
“Iya sekarang buat apa cabor nggak aktif dikasih hibah,” tandasnya.
Fajar berharap pemerintah daerah bersama KONI dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kesiapan Kota Sukabumi menghadapi Porprov 2026.
“Tanpa dukungan anggaran yang jelas dan tepat sasaran, perjuangan atlet dan pelatih dilapangan akan semakin berat,” pungkasnya. (sya)
