SUKABUMITIMES.com – Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa pihaknya sampai bulan Maret 2026 telah melayangkan surat teguran sebayak 450, memblokir 125 data ASN, serta memberikan sanksi layanan kepada instansi yang melanggar.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, dikutip dari situs resmi, Sabtu (18/4/2026).
“Sebanyak 11,42 persen pengajuan kepegawaian yang masuk tidak sesuai dengan prinsip merit. Kami sudah mengirim 450 surat teguran, memblokir 125 data ASN, serta memberikan sanksi layanan kepada instansi yang melanggar,” tegas Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit.
Zudan menegaskan, pelanggaran terhadap prinsip merit bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut kualitas birokrasi secara keseluruhan.
“Prinsip merit ini adalah fondasi profesionalisme ASN. Jika dilanggar, maka dampaknya bisa luas, mulai dari penempatan yang tidak tepat hingga menurunnya kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara juga terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Salah satu langkah strategis adalah pengembangan platform ASN Digital yang kini telah mengintegrasikan 47 layanan kepegawaian.
“Platform ASN Digital sudah digunakan oleh lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92 persen dari total ASN nasional. Rata-rata kunjungan hariannya mencapai 6,9 juta,” ungkap Zudan.
Menurutnya, digitalisasi ini tidak hanya mempermudah layanan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN. “Dengan sistem terintegrasi, potensi penyimpangan bisa ditekan karena semua proses terekam dan terpantau,” tambahnya.
Transformasi digital juga diperkuat melalui sistem e-Kinerja yang telah digunakan oleh 5,7 juta ASN. Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja secara komprehensif, mulai dari capaian harian hingga evaluasi tahunan melalui dashboard nasional.
“Melalui e-Kinerja, pimpinan bisa melihat performa ASN secara real time. Ini menjadi instrumen penting dalam memastikan produktivitas dan akuntabilitas,” jelas Zudan.
Ia menambahkan, sistem ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait promosi dan pengembangan karier ASN. “Semua berbasis data, bukan lagi subjektivitas,” tegasnya.
Tak hanya digitalisasi, Badan Kepegawaian Negara juga mempercepat penerapan manajemen talenta ASN melalui pembangunan talent pool nasional. Program ini menjadi acuan dalam promosi, rotasi, hingga mobilitas ASN.
“Hingga saat ini, penerapan manajemen talenta meningkat signifikan hingga 388 persen. Ini menunjukkan keseriusan instansi dalam menerapkan sistem merit secara lebih konsisten,” kata Zudan.
Menurutnya, keberadaan talent pool nasional akan memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai kompetensi dan potensi yang dimiliki. “Kita ingin memastikan the right man on the right place benar-benar terwujud,” ujarnya.
Dalam fungsi pembinaan, Badan Kepegawaian Negara menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi pemerintah, yang terdiri dari 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, serta 97 kementerian dan lembaga.
“Pendampingan ini mencakup seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari perencanaan formasi hingga digitalisasi layanan,” jelas Zudan.
Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). “Kami tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga akselerator transformasi birokrasi, baik di daerah maupun pusat,” katanya.
Lebih lanjut, Badan Kepegawaian Negara juga terlibat aktif dalam berbagai agenda prioritas nasional. Salah satunya adalah pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat.
Selain itu, BKN turut mendukung rekrutmen besar-besaran tenaga guru dan tenaga pendidikan. Dengan total 6,7 juta ASN yang didominasi jabatan fungsional seperti guru dan dosen, peran ini dinilai sangat strategis.
“Kontribusi ASN, khususnya di sektor pendidikan dan pertanian, sangat menentukan arah pembangunan nasional,” ujar Zudan.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja, Badan Kepegawaian Negara juga telah menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA).
“Kebijakan WFA terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 30 sampai 33 persen per hari. Ini menjadi salah satu inovasi penting dalam manajemen ASN modern,” ungkap Zudan.
Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak mengurangi kinerja, justru mendorong produktivitas jika didukung sistem pengawasan berbasis digital.
“Dengan dukungan teknologi, ASN tetap bisa bekerja optimal dari mana saja, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (sya)
