SUKABUMITIMES.com – Reses Kesatu Tahun Anggaran 2026 yang digelar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, di Kecamatan Simpenan menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai harapan dan persoalan yang mereka hadapi.
Bertempat di Kampung Kaung Luwuk, Desa Cidadap, forum reses berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog. Warga, tokoh masyarakat, serta perangkat desa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan apresiasi sekaligus keluhan, khususnya terkait dampak bencana alam yang masih dirasakan hingga kini.
Sejumlah warga mengungkapkan rasa syukur atas pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi. Akses jalan desa yang kini berlapis hotmix dan dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) dinilai membawa perubahan signifikan. Mobilitas warga menjadi lebih lancar, aktivitas ekonomi malam hari meningkat, serta rasa aman dan nyaman semakin dirasakan.
Namun, di balik kemajuan itu, persoalan mendesak masih membayangi kehidupan warga. Tokoh masyarakat setempat, Bibin Mulyadi (58), menyebut kerusakan jaringan irigasi pertanian akibat bencana alam sebagai keluhan utama yang disampaikan warga.
“Kondisi irigasi yang rusak berdampak langsung pada menurunnya produktivitas pertanian. Padahal, sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Desa Cidadap,” ungkapnya.
Menurut Bibin, pemulihan pascabencana hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Selain irigasi, sejumlah fasilitas umum dan sarana ibadah juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
“Kami berharap pemulihan pascabencana tidak dilakukan setengah-setengah. Pertanian, fasilitas umum, dan tempat ibadah sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Hamzah Gurnita menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan warga, terutama terkait pemulihan wilayah terdampak bencana. Ia memastikan seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke DPRD dan menjadi bahan penting dalam pembahasan program pembangunan daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun fisik, tapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Itu adalah tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat,” ujar Hamzah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Dukungan dari pemerintah provinsi hingga pusat, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk mempercepat realisasi program.
Hamzah menambahkan, pembangunan desa harus berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat dan warga lokal menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Harapannya, suara warga Simpenan tidak berhenti di forum dialog ini saja, tetapi benar-benar berbuah kebijakan yang mampu memulihkan dan menguatkan kehidupan masyarakat pascabencana,” tandasnya. (stm)
