SUKABUMITIMES.com – Pegiat antikorupsi, Yunan Buwana, mengungkapkan adanya temuan kekurangan volume pekerjaan pada proyek rekonstruksi Jalan Jampangtengah-Kiaradua, Kabupaten Sukabumi, yang kini telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Laporan tersebut dilayangkan LSM Baladhika Adhiyasa Nusantara (BAN) menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
Yunan menjelaskan, proyek yang dikerjakan PT MWT dengan nilai kontrak Rp37,9 miliar itu tercatat mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1,53 miliar berdasarkan temuan pemeriksaan BPK.
“Proyek ini mengalami kekurangan volume senilai Rp1,53 miliar. Kami menilai temuan tersebut harus ditindaklanjuti dan ditelusuri lebih jauh,” ujar Yunan saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebutkan, pembayaran pekerjaan dilakukan melalui lima tahap pencairan SP2D sejak 2 April hingga 29 November 2024. Namun, pembayaran telah terealisasi 100 persen meskipun hasil pemeriksaan menemukan kekurangan volume pekerjaan.
“Anggarannya sudah dibayarkan lunas seratus persen. Pertanyaannya, bagaimana pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan sebelum seluruh pembayaran dilakukan?” tegasnya.
Menurut Yunan, persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui pengembalian kelebihan pembayaran. Pihaknya ingin memastikan apakah uang yang menjadi temuan BPK benar-benar sudah dikembalikan ke kas daerah.
“Kami membutuhkan bukti bahwa pengembalian tersebut benar-benar sudah disetorkan ke kas daerah. Jangan hanya sebatas pernyataan kesanggupan dari penyedia jasa,” katanya.
Selain proyek Jampangtengah-Kiaradua, Yunan menyebut BPK juga mencatat kekurangan volume pada empat paket pekerjaan jalan lainnya di Jawa Barat. Jika diakumulasikan, lima paket pekerjaan dengan nilai kontrak sekitar Rp118,8 miliar tersebut memiliki temuan kekurangan volume sekitar Rp7 miliar.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek, termasuk PPK, PPTK, serta konsultan pengawas.
“Laporan aduan sudah kami sampaikan ke Kejati Jabar. Kami berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang terbuka dan transparan, sehingga seluruh pihak yang bertanggung jawab bisa dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya. (sya)
