SUKABUMITIMES.com – Data desil yang seharusnya menjadi pijakan untuk menentukan sasaran program pemerintah justru dipersoalkan warga. Ironisnya, masyarakat yang mengaku hidup serba kekurangan disebut masuk kategori desil tinggi, sementara dampaknya mulai merembet ke akses kesehatan, pendidikan hingga bantuan sosial.
Kondisi tersebut membuat puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Miskin dan Jama’ah Majelis Dzikir Mahabbaturrosul mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi di Jalan Komplek Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Selasa (22/9/2026).
Mereka menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan keluhan sekaligus meminta adanya evaluasi terhadap data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Ferry Supriyadi mengatakan, masyarakat membawa sejumlah contoh kondisi yang menurutnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data dengan kehidupan warga sebenarnya.
Salah satunya, kata Ferry, warga yang tidak dapat bekerja karena mengalami tumor dan membutuhkan operasi, namun tercatat dalam desil 9.
“Mohon maaf, kondisinya tumor harus dioperasi, tapi malah masuk desil 9,” ujar Ferry.
Tidak hanya itu. Ferry juga menyebut adanya warga penyandang disabilitas yang tercatat dalam desil 9. Bahkan terdapat warga dengan suami yang bekerja sebagai buruh bangunan, tetapi data pekerjaannya disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena data desil berkaitan dengan akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah.
Menurut Ferry, warga yang terdampak berpotensi kehilangan atau mengalami kendala dalam memperoleh fasilitas kesehatan melalui BPJS PBI, bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP, serta berbagai program bantuan sosial lainnya.
Ferry menegaskan, DPRD Kabupaten Sukabumi tidak ingin persoalan data berujung pada hilangnya hak masyarakat. Dalam audiensi tersebut, pihak BPS dan Dinas Sosial yang hadir disebut telah menyampaikan bahwa data masih membutuhkan perbaikan.
Namun, DPRD meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pengakuan adanya kesalahan data. Harus ada langkah konkret agar masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan.
“Yang paling kami garis bawahi adalah masyarakat Kabupaten Sukabumi jangan sampai jadi korban kesalahan data desil,” tegas Ferry.
Komisi IV juga menghadirkan pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan dalam audiensi tersebut. Langkah kata Ferry dilakukan untuk memastikan masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat memperoleh pertolongan, meski terkendala perubahan atau ketidaksesuaian data desil.
Ferry mengatakan pihak rumah sakit telah menyatakan kesiapannya memberikan pelayanan sebagai solusi jangka pendek.
“Rumah sakit tidak boleh menolak dan wajib menerima dalam rangka penyelamatan jangka pendek,” katanya.
Yang membuat DPRD semakin serius menyikapi persoalan ini adalah potensi munculnya kasus serupa di berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi. Ferry menyebut persoalan yang mencuat dalam audiensi tersebut baru berasal dari masyarakat di sekitar Palabuhanratu.
Jika persoalan serupa terjadi di banyak desa, dampaknya dinilai bisa jauh lebih besar, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. Bahkan, Ferry mengingatkan persoalan data tersebut dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak segera ditangani.
“Kalau tidak secepatnya diperbaiki dan tidak ada penanganan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, ini akan jadi konflik sosial yang begitu besar,” ungkapnya.
Menurut Ferry, masyarakat miskin merupakan kelompok yang semestinya mendapatkan perhatian dan perlindungan negara. Karena itu, kesalahan dalam sistem pendataan jangan sampai membuat warga yang sebenarnya membutuhkan justru dinyatakan tidak berhak.
Untuk itu, tegas Ferry, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi berencana menjadwalkan audiensi lanjutan dengan menghadirkan para kepala perangkat daerah terkait, termasuk Kepala BPS. Pertemuan lanjutan tersebut akan diarahkan untuk mencari solusi konkret, termasuk pemutakhiran data agar klasifikasi desil benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ferry menegaskan, penanganan persoalan ini harus dilakukan melalui tiga tahapan, yakni solusi jangka pendek untuk menyelamatkan masyarakat yang terdampak, langkah jangka menengah, serta pembenahan data secara menyeluruh dalam jangka panjang.
“Jangan sampai yang benar-benar membutuhkan dan miskin masuk ke desil 9 dalam artian masuk kategori mampu, tapi yang mampu masuk kategori desil yang seharusnya untuk masyarakat miskin,” tutrunya.
Ia pun meminta masyarakat yang mengalami persoalan pelayanan kesehatan akibat perubahan atau ketidaksesuaian data desil agar tidak tinggal diam.
Ferry menyebut masyarakat dapat melaporkan persoalan tersebut kepada DPRD maupun pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan agar dapat ditindaklanjuti.
“Dan kalaupun ada pihak rumah sakit yang menolak pasien masyarakat miskin yang menjadi korban kekacauan data desil ini, silahkan menghubungi kami atau pejabat rumah sakitnya, karena kita sudah sampaikan itu juga ke pejabat rumah sakit atau ke Dinas Kesehatan,” tandasnya. (stm)
