SUKABUMITIMES.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Sukabumi, Ranty Rachmatillah Zaki, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan Capacity Building Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) se-Kelurahan Gedongpanjang.
Istri dari Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki tersebut menilai agenda ini sangat krusial karena berhasil menyatukan seluruh unsur LKK—mulai dari tingkat RT, RW, PKK, hingga Karang Taruna—dalam satu forum pembinaan. Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Gedongpanjang.
Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri kegiatan capacity building LKK se-Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi yang diselenggarakan di area wisata Cakrawala Kabupaten Sukabumi pada Kamis (3/9/2026).
“Saya sangat mengapresiasi acara ini karena dalam satu forum, seluruh unsur LKK-nya hadir lengkap sampai Karang Taruna. Pada akhirnya, apa pun yang disampaikan akan betul-betul terasa dampaknya oleh masyarakat,” ujar Ranty Rachmatillah di sela-sela kegiatan.
Ranty menegaskan bahwa momentum peningkatan kapasitas ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat rantai komunikasi.
Ia berharap setiap program maupun kebijakan pemerintah daerah dapat diteruskan oleh pengurus LKK kepada warga secara utuh dan konsisten.
“Harapan saya, informasi dari atas ke bawah itu betul-betul sampai tanpa bumbu atau tanpa apa pun. Jangan sampai di atas ngobrol A, begitu sampai ke bawah justru jadi berbeda,” tegasnya.
Di hadapan para peserta capacity building, Ranty juga menyoroti isu krusial yang tengah berkembang di masyarakat, yakni terkait pendataan desil kemiskinan dan kriteria penerima bantuan sosial.
Ia meminta para ketua RT dan RW di Kelurahan Gedongpanjang untuk aktif memberikan edukasi kepada warga mengenai aturan pendataan tersebut.
Ranty mengingatkan bahwa warga yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online maupun pinjaman online (pinjol) ilegal akan secara sistem otomatis tereliminasi dari daftar penerima bantuan.
“RT dan RW harus memahami itu. Ketika sudah ada indikasi ke judi online dan pinjol, itu otomatis di-delete. Mudah-mudahan RT dan RW bisa menyampaikan hal ini kepada warganya,” terangnya.
Langkah sosialisasi yang jelas dari pengurus RT dan RW diharapkan dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman atau isu liar di tengah masyarakat terkait penyaluran bantuan.
“Sehingga tidak menjadi bola liar atau saling menyalahkan, seperti mengira ini kesalahan Dinas Sosial atau pihak lainnya. Harapannya, semua pihak bisa memahami aturan ini secara bersama-sama,” pungkas Ranty. (sya)
