SUKABUMITIMES.com— Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi NasDem, Taufik Muhammad Guntur kembali menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di kediamannya, kawasan Babakan Garung, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Selasa (26/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri warga dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat hingga kalangan pemuda. Dalam forum dialog itu, sejumlah persoalan mendasar menjadi sorotan warga, terutama terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Taufik mengatakan kegiatan reses merupakan tanggung jawab anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia menyebut dialog bersama warga berlangsung hidup karena banyak keluhan yang disampaikan, khususnya mengenai pelayanan BPJS Kesehatan dan sistem pendidikan. Menurutnya, sejumlah persoalan di daerah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pelaksanaan di tingkat daerah, termasuk pembatasan layanan BPJS bagi pasien rawat inap.
“Terkait BPJS, ada aturan pasien rawat inap tidak bisa dilayani lebih dari 30 hari karena dianggap sudah sembuh sehingga harus keluar dari rumah sakit. Padahal kenyataannya di lapangan masih banyak pasien yang belum benar-benar sehat.
Karena itu, ketika pemerintah daerah memiliki kekuatan fiskal yang memadai, persoalan seperti ini diharapkan bisa ditangani agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal,” ujar Taufik.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk melawan sistem yang sudah ada, melainkan bentuk advokasi dan pendampingan bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Selain kesehatan, forum reses juga menyinggung program P2RW dan Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi perhatian publik. Taufik menjelaskan program P2RW sejatinya sudah berjalan sebelumnya, namun kini menghadapi kendala akibat efisiensi anggaran Pemerintah Kota Sukabumi yang mencapai sekitar Rp150 miliar. Karena itu, ia mengingatkan agar program tersebut tidak sekadar menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya tadi memberikan pilihan sederhana kepada warga, apakah lebih memilih jalan bagus atau pelayanan kesehatan yang baik. Ternyata masyarakat lebih memilih pelayanan kesehatan yang maksimal. Ini menunjukkan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya.
Taufik juga menyoroti persoalan pendidikan, khususnya sistem zonasi yang menurutnya tidak bisa dihindari dan harus tetap dijalankan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta agar sistem zonasi tidak lagi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah kota melalui dinas pendidikan mampu meningkatkan kualitas seluruh lembaga pendidikan secara merata sehingga kualitas sekolah negeri maupun swasta bisa setara,” ucapnya.
Di akhir kegiatan, Taufik menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Daerah Pemilihan III yang telah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai wakil rakyat. Ia berharap hubungan baik dan keterbukaan komunikasi dengan masyarakat dapat terus terjalin melalui forum-forum reses sehingga berbagai aspirasi warga dapat diperjuangkan di tingkat pemerintahan.
“Saya berharap kepentingan masyarakat di dapil tiga bisa terus terakomodasi melalui dialog-dialog seperti ini. Dengan komunikasi yang terbuka dan apa adanya, masyarakat akan lebih memahami kebijakan pemerintah dan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya. (rus).
