SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengungkapkan bahwa pemerintah kota tidak akan memaksakan keikutsertaannya dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat tahun 2026 jika memang kalau anggarannya tidak tersedia hingga batas waktu yang ditentukan.
Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri penandatanganan MoU antara Primaya Hospital dengan KONI Kota Sukabumi yang bertempat di Aula Primaya Hospital Sukabumi pada Minggu (10/5/2026).
“Ya kalau anggaran nggak ada gimana lagi? Kita ikhlas saja itu. Masa minjam duit? Ya nggak mungkin. Tapi kita sudah berusaha untuk menaikkan,” tegas Wali Kota Ayep Zaki
Ayap mengungkapkan bahwa Pemkot Sukabumi tengah menghadapi tantangan serius terkait alokasi anggaran pada tahun 2026 yang berdampak langsung pada berbagai rencana kegiatan daerah
“Bisa saja yang terganggu itu, salah satunya persiapan para atlet Kota Sukabumi untuk mengikuti Porprov 2026,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat bergantung pada pencairan dana dari pusat. Dirinya menyebutkan adanya efisiensi besar-besaran yang berdampak pada anggaran daerah.
“Kita memang agak sangat prihatin di 2026 ini, karena anggaran kita masih terkunci di TKD. TKD kita 156 miliar ini kena efisiensi. Ini luar biasa ya. Sehingga banyak sekali anggaran-anggaran yang kita setop,” ujar Ayep.
Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan pengetatan ikat pinggang dan hanya fokus pada pengeluaran yang bersifat esensial. Kondisi seperti ini tentu pemerintah tidak bisa gegabah dalam menyusun anggaran jika sumber dananya belum jelas.
“Kita tunggu TKD ini entah bulan berapa masuk lagi. Seperti itu sebetulnya. Karena nggak boleh membikin satu anggaran pengeluaran kalau sumbernya belum ada,” tambahnya.
Terkait kabar adanya pengajuan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk keperluan Porprov, Wali Kota belum bisa memberikan kepastian. Meskipun menyadari bahwa daerah lain mungkin mengalokasikan dana yang lebih besar, keterbatasan anggaran menjadi faktor penentu utama.
“Belum… belum bisa menentukan. Kita tunggu beberapa… mudah-mudahan beberapa minggu ya. Kalau TKD turun otomatis,” jelasnya.
Di tengah krisis dana transfer pusat, terdapat kabar positif dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Sukabumi mencatatkan kenaikan PAD yang cukup signifikan, meski jumlahnya belum mampu menutup seluruh lubang anggaran yang ada.
“Walaupun kita sekarang dari PAD meningkat di angka 12,23%, tapi tidak cukup membantu. Padahal kita sudah usahakan untuk peningkatan dari PAD kita,” katanya.
Untuk itu, Wali Kota terus mendorong kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah melalui berbagai instrumen, termasuk dukungan terhadap KONI. Dirinya juga menghimbau para wajib pajak besar untuk disiplin dalam memenuhi kewajibannya.
“Saya menghimbau kepada semua wajib pajak, terutama PBJT, PBB-P2 yang perusahaannya gede-gede, tolong komitmen dan konsistensinya untuk memberikan pajaknya itu. Karena potensinya ada dari situ,” pungkasnya. (sya)
