SUKABUMITIMES.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut bakal terjadi di 10 perusahaan dalam tiga bulan ke depan atau sekitar Juli 2026. Pemerintah mengaku masih mengumpulkan data dan mengkaji dampak yang muncul akibat gejolak perang di Timur Tengah terhadap industri dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan pihaknya tengah mendalami informasi yang masuk sebelum mengambil langkah kebijakan.
“Ya kami terus kumpulkan informasi-informasi tersebut, kami akan kaji dan analisis untuk pengambilan kebijakan yang pas,” ujar Cris di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat, Rabu (29/4).
Cris membenarkan sudah ada sejumlah perusahaan yang melakukan pengaduan kepada Kemnaker terkait ancaman PHK. Namun, ia belum merinci jumlah perusahaan yang datang melakukan audiensi.
“Ada beberapa (laporan). Lebih ke yang plastik sih, termasuk gas ya,” tutur Cris.
Menurutnya, tekanan terhadap industri dipicu perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel di kawasan Teluk yang membuat harga energi dunia melonjak. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya produksi perusahaan di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan ada 10 perusahaan yang mulai memberi sinyal bakal melakukan efisiensi tenaga kerja akibat dampak perang Timur Tengah.
“Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tingkat pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK,” kata Said, Selasa (14/4).
Ia menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian Banten, dan Jawa Tengah. Total pekerja yang berpotensi terdampak mencapai hampir 9.000 orang.
“Ada 10 perusahaan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, hampir kurang lebih yang 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu hampir kurang lebih mendekati 9 ribuan orang,” terangnya.
Said menyebut sektor industri padat karya menjadi yang paling rentan terkena gelombang PHK, terutama tekstil dan garmen. Menurutnya, industri tersebut sangat bergantung pada bahan baku impor seperti kapas dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat yang kini terancam terganggu akibat konflik geopolitik.
“Kalau perang tetap berlanjut, biaya produksi naik, bahan baku terganggu, maka perusahaan akan melakukan efisiensi,” ujarnya.
Tak hanya tekstil, industri otomotif dan elektronik juga disebut mulai terdampak akibat kenaikan harga BBM industri non-subsidi yang membebani operasional perusahaan. Kondisi itu membuat perusahaan mulai mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja, terutama pekerja kontrak.
Sementara itu, industri berbasis petrokimia seperti plastik ikut terkena imbas karena bahan bakunya masih bergantung pada impor dan transaksi dolar AS.
“Kan elektronik banyak juga yang bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan,” tandas Said. (sya)
