SUKABUMITIMES.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengkaji langkah penanganan serius terkait bencana pergerakan tanah yang melanda Kampung Cijambe, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi.
Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah relokasi warga yang tinggal di kawasan rawan. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun atau yang akrab disapa Teten Ame, saat meninjau langsung lokasi bencana, baru-baru ini.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi di lapangan sekaligus menindaklanjuti laporan dari BPBD Kabupaten Sukabumi mengenai pergerakan tanah yang mengancam permukiman warga .
“Berdasarkan laporan dari Kabupaten Sukabumi bahwa terjadi pergerakan tanah di wilayah ini. Tim pendahulu kami sebelumnya sudah beberapa kali datang, dan hari ini kami kembali untuk melihat secara langsung sejauh mana kondisi pergerakannya,” kata Teten kepada wartawan.
Dalam peninjauan tersebut, Teten bersama tim bahkan menyusuri area hingga ke bagian atas perbukitan yang mengarah ke wilayah Leles dan Leuseuh. Dari hasil pemantauan sementara, pihaknya menemukan indikasi kuat adanya pergerakan tanah yang dipicu oleh beberapa faktor alam.
Menurutnya, curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir diduga menjadi salah satu pemicu utama. Air hujan yang meresap ke dalam tanah kemudian menyebabkan struktur tanah menjadi tidak stabil.
“Kami melihat ada aliran air dari atas yang masuk ke dalam tanah. Karakteristik tanah dan batuannya juga membuat tanah mudah bergerak. Dalam istilah Sunda sering disebut ‘ngareunteut’, tanahnya terbelah lalu terbawa air hingga menggelosor ke bawah,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat sejumlah rumah warga berada dalam posisi yang cukup rawan. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 90 rumah berada di area yang berdekatan dengan titik longsoran.
Selain itu, hasil analisis awal melalui sistem inaRISK juga menunjukkan bahwa wilayah tersebut berada di kawasan Sesar Cimandiri, yang dikenal sebagai salah satu zona rawan pergerakan tanah di Jawa Barat.
“Wilayah ini sebenarnya masuk kawasan zona merah. Namun karena masyarakat sudah lama tinggal di sini, tentu pemerintah harus mencari solusi terbaik agar keselamatan warga tetap terjamin,” ujarnya.
Terkait dugaan adanya pengundulan lahan di kawasan perbukitan, Teten mengaku belum dapat memastikan apakah faktor tersebut menjadi penyebab utama bencana. Menurutnya, penyebab pasti pergerakan tanah masih harus dikaji secara ilmiah oleh tim ahli.
“Kita belum bisa menyimpulkan. Memang saya melihat beberapa tegakan pohon berkurang, tetapi faktor utama kemungkinan tetap pada curah hujan tinggi dan karakteristik tanah yang sangat mudah menyerap air,” katanya.
Untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih akurat, BPBD Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Tim PVMBG dijadwalkan akan turun langsung ke lokasi guna melakukan penelitian geologi secara lebih mendalam.
“Kami sudah berkomunikasi dengan PVMBG. Rencananya mereka akan datang untuk melihat kondisi tanah dan struktur geologinya secara detail,” ungkapnya.
Sementara itu, sebagai langkah mitigasi awal, pemerintah juga mulai mempertimbangkan kemungkinan relokasi warga yang berada di zona paling rawan. Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut tengah menyiapkan bantuan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
“Prediksi awalnya memang ada kemungkinan relokasi demi keselamatan warga. Tapi tentu ini masih menunggu kajian lebih lanjut,” pungkasnya. (stm)
