SUKABUMITIMES.com – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sukabumi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dengan mengusung tema “Transformasi Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kreatif, dan Layanan Publik Digital”.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kesbangpol, Kamis (12/02/2026), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Kepala Kesbangpol Agus Wawan Gunawan, jajaran sekretariat, tokoh masyarakat, unsur organisasi kemasyarakatan (ormas), serta tamu undangan lainnya.
Dalam Keterangannya, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menekankan pentingnya penyelarasan program organisasi kemasyarakatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia mendorong Kesbangpol untuk menyusun sistem pemeringkatan (rating) terhadap ormas sebagai instrumen evaluatif guna memastikan kontribusi nyata terhadap 26 program prioritas Pemerintah Kota Sukabumi.
Menurut Ayep, keberadaan 26 indikator program pemerintah menjadi kerangka kerja strategis dalam menjawab persoalan fundamental daerah, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan generasi unggul.
Dengan adanya sistem pemeringkatan tersebut, arah aspirasi dan kontribusi ormas dapat terpetakan secara terukur dan terintegrasi melalui pembinaan Kesbangpol.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan pemberian anggaran hibah akan berbasis pada prinsip akuntabilitas dan kontribusi riil terhadap program prioritas daerah. Ormas yang berhak menerima hibah, kata dia, harus terdaftar secara resmi di Kesbangpol dan mampu menunjukkan keterlibatan konkret dalam mendukung capaian indikator pembangunan.
Ayep juga menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia menyatakan bahwa Pemkot Sukabumi tidak akan menerapkan praktik pembagian proyek maupun jabatan. Penempatan jabatan, lanjutnya, dilakukan melalui sistem manajemen talenta sesuai dengan surat keputusan yang berlaku, sementara proyek pembangunan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kompetensi dan integritas.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Ayep menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kota Sukabumi akan memfokuskan kebijakan pada penyesuaian dan penguatan infrastruktur wilayah perkotaan. Prioritas tersebut dipandang sebagai fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
Pelaksanaan FPD Kesbangpol ini diharapkan menjadi ruang partisipatif dan deliberatif dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, inklusif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil dalam pembangunan Kota Sukabumi ke depan. (rus)
