SUKABUMITIMES.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dan tidak biasa dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Desa Loji dan Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.
Ia memastikan penanganan warga terdampak tidak lagi menggunakan pola lama berupa pendirian tenda darurat. Dalam pernyataan resminya, Dedi menegaskan bahwa puluhan rumah warga yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat, tidak akan sekadar diperbaiki.
Rumah-rumah yang berada di zona merah dan berpotensi kembali diterjang banjir maupun longsor dipastikan akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman.
“Untuk rumah-rumah yang memiliki potensi terjadi bencana susulan, pemerintah memilih opsi relokasi. Kita akan memindahkan warga ke tempat yang aman dan membangun kampung yang baru,” ujar Kang Dedi Mulyadi (KDM) melalui akun media sosial resminya.
Tidak tanggung-tanggung, Dedi memastikan seluruh biaya pembangunan rumah permanen di lokasi relokasi akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini diambil demi menjamin keselamatan warga sekaligus memberikan kepastian masa depan bagi korban bencana.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan warga terdampak, Dedi juga mengeluarkan kebijakan taktis dengan meniadakan penggunaan tenda darurat. Menurutnya, tinggal di tenda dalam jangka waktu lama bukan solusi manusiawi, terlebih di tengah cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.
“Saya memutuskan tidak perlu bikin tenda darurat. Warga sebaiknya mengungsi ke rumah saudara atau teman terdekat. Mulai besok, Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan uang untuk kontrak atau sewa rumah sampai hunian permanen siap,” tegasnya.
Dedi menjelaskan, bantuan dana sewa rumah tersebut diproyeksikan mencukupi kebutuhan tempat tinggal warga hingga satu tahun ke depan, sembari menunggu proses pembangunan rumah permanen di lokasi relokasi rampung.
Tidak hanya fokus pada penanganan korban, Gubernur Jawa Barat juga melontarkan peringatan keras kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait kerusakan lingkungan yang diduga menjadi salah satu pemicu bencana.
Dedi meminta seluruh aktivitas perusakan alam, mulai dari galian ilegal hingga penebangan hutan, segera dihentikan tanpa kompromi.
“Saya mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Sukabumi untuk bersama-sama menjaga alam. Hentikan berbagai galian ilegal yang berdampak langsung terhadap banjir dan longsor,” tegasnya.
Ia juga menyoroti praktik penebangan pohon dan penggundulan hutan yang dinilai memperparah kondisi lingkungan. Bahkan, terhadap aktivitas penambangan yang memiliki izin resmi sekalipun, Dedi menegaskan akan bertindak tegas jika terbukti membahayakan keselamatan warga.
“Jika ada penambangan berizin tetapi berpotensi menimbulkan bencana, segera laporkan. Kami akan langsung menghentikan. Keselamatan warga adalah kebutuhan paling mendesak,” pungkasnya. (stm)
