SUKABUMITIMES.COM – Program Studi Ilmu Administrasi Publik (IAP), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan penajaman dan uji sahih (validasi) naskah policy brief karya mahasiswa semester 7, Salma Talitha Fawwaz.
Kegiatan yang membahas naskah berjudul, “Optimalisasi Kapasitas Lembaga Hukum di Pemerintahan Desa dalam Menurunkan Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi” ini diselenggarkan di Kantor Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi pada Kamis (13/11/2015).
FGD ini tidak hanya sekadar diskusi, tetapi merupakan implementasi dari skema Rekognisi Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik UMMI. Skema ini dirancang untuk mentransformasi karya ilmiah mahasiswa agar memiliki dampak praktis, di mana penelitian skripsi dihilirisasi menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah dan masyarakat.
Menguji Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)
Diskusi ini dirancang sebagai platform collaborative governance, yang mempertemukan unsur akademisi dengan para pemangku kepentingan (multi-helix) untuk memperkuat rumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Fokus utama FGD adalah mengkaji aspek-aspek krusial dalam administrasi publik, terutama terkait peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa, yang menjadi ujung tombak pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Kegiatan ini dipandu langsung oleh dosen pembimbing, Dian Purwanti dan Andi Mulyadi, serta dihadiri oleh spektrum pemangku kepentingan yang lengkap, yakni Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi Dedi Ruswandi, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dikdik Haryadi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jembar Ak, Camat Kecamatan Kebonpedes Nani Rusyanti, Pemerintahan Desa Jambenenggang Hiilman Permana, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jambenenggang Yana, Lembaga Bantuan Hukum (LBH/LBKH) UMMI Sabrina Nuraeni, kemudian Tim Penggerak PKK Rani apriani, Karang Taruna Asep Ramdan, Perwakilan Perempuan Jejen Nurjanah, dan Tokoh Masyarakat Desa Jambenenggang Ojang.
Analisis Masalah dan Rekomendasi Kebijakan
Dalam paparannya, peneliti Salma Talitha Fawwaz menyoroti bahwa tingginya angka KDRT tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya instrumen hukum.
“Akar masalah yang lebih dalam adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat (legal awareness) dan masih kuatnya budaya patriarki yang menoleransi kekerasan,” ujar Salma.
Ia melanjutkan, dengan menggunakan pendekatan Model Rasional-Komprehensif (Herbert A. Simon), policy brief ini merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang sistematis.
“Rekomendasi utama berfokus pada penguatan kelembagaan dan inovasi pelayanan publik di tingkat desa, antara lain: Inovasi Layanan, yakni Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) sebagai frontline service (layanan garis depan) untuk konsultasi, mediasi, dan pengaduan kasus KDRT,” lanjutnya.
Peningkatan Kapasitas: Peningkatan literasi hukum bagi aparatur desa, kader perempuan, dan kelompok rentan untuk memperkuat fungsi deteksi dini dan penanganan awal.
“Pemberdayaan Berkelanjutan: Mendorong program pemberdayaan ekonomi perempuan untuk memutus siklus kekerasan yang seringkali berbasis pada ketergantungan ekonomi,” tambahnya.
Dinamika Diskusi dan Penajaman Rekomendasi
Sesi diskusi berlangsung dinamis. Perwakilan dari DP3A, DPMD, dan Kabag Hukum memberikan catatan strategis terkait sinkronisasi regulasi daerah dengan kebijakan di tingkat desa.
Sementara itu, LBH UMMI dan unsur masyarakat memberikan perspektif praktis mengenai tantangan implementasi di lapangan.
Berbagai masukan tersebut sangat krusial untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga feasible (dapat diterapkan), adaptif terhadap kondisi lokal, dan berkelanjutan.
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik UMMI Dian Purwanti, menegaskan, kegiatan ini adalah wujud nyata hilirisasi penelitian di prodi Administrasi Publik.
“Melalui skema Rekognisi Skripsi, kami mendorong mahasiswa tidak hanya berhenti pada analisis, tetapi mampu mengadvokasi kebijakan dan berkontribusi langsung pada solusi masalah publik,” tegasnya.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal perumusan kebijakan desa yang lebih responsif dan adil, serta mampu menjadi best practice bagi desa-desa lain di Kabupaten Sukabumi dalam upaya menciptakan ruang hidup yang aman dan bebas dari kekerasan. (*/sya)
