SUKABUMITIMES.COM – Pemerintah Kota dan DPRD Kota Sukabumi mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun arah kebijakan fiskal tahun depan sekaligus menghadapi tantangan berupa pemangkasan dana dari pusat.
Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin (10/11/2025), menandai dimulainya pembahasan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyampaikan penjelasan umum RAPBD 2026 yang telah disusun berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Rancangan APBD ini kami sampaikan ke DPRD sejak 29 September 2025, sesuai batas waktu yang ditentukan. Kami susun dengan hati-hati, memperhatikan kondisi fiskal dan dinamika ekonomi nasional,” ujar Ayep.
Dalam rancangan itu, pendapatan daerah ditargetkan Rp1,175 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,186 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp10,861 miliar.
Ayep menegaskan bahwa penyusunan anggaran tersebut tetap mengedepankan keseimbangan antara belanja pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Meski begitu, Ayep mengakui adanya pengurangan anggaran sekitar Rp159 miliar dari pemerintah pusat.
“Kami akan memperjuangkan agar pemangkasan ini bisa dikoreksi. Bersama DPRD, kami siap bertemu langsung dengan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan kondisi Sukabumi,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah efisiensi akan diterapkan secara selektif tanpa mengganggu sektor utama.
“Belanja wajib, insentif pegawai, dan kegiatan masyarakat tetap kami jaga. Penyesuaian hanya dilakukan pada pos operasional dan pembangunan fisik,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemkot. Menurutnya, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional seharusnya tidak diterapkan merata.
“Kinerja keuangan Sukabumi sangat baik. Serapan anggaran tinggi, pendapatan stabil, bahkan masuk tiga besar nasional dalam realisasi anggaran. Maka sudah sepantasnya daerah dengan kinerja baik mendapat apresiasi, bukan pengurangan,” ujarnya.
Pemkot dan DPRD berkomitmen menjaga sinergi dalam pembahasan RAPBD 2026, agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Langkah bersama ke pemerintah pusat menjadi bukti keseriusan Sukabumi dalam mempertahankan keseimbangan fiskal dan keberlanjutan pembangunan. (uml)
