SUKABUMITIMES.COM – Mahasiswa kembali mendatangi pusat pemerintahan kota Sukabumi untuk melakukan aksi unjuk rasa di Plaza Balai Kota pada Rabu (29/10/2025).
Ratusan mahasiswa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi bertajuk “Perayaan Mati Rasa” sebagai simbol dan sekaligus sindiran bagi pejabat di kota Sukabumi khususnya wali kota dan wakil wali kota Sukabumi.
Ketua PMII kota Sukabumi Bahrul Ulum mengingatkan kembali ketika pasangan Ayep Zaki dan Bobby Maulana dalam pidato perdana di Plaza Balai Kota Sukabumi menyampaikan visi akan membawa Kota Sukabumi ke arah yang inovatif, mandiri, agamis dan nasionalis dengan mengusung 19 program unggulan.
“Perayaan Mati Rasa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terhadap Masyarakat adalah kritik kami atas kinerja Ayep Zaki dan Bobby Maulana,” ujar ketua PMII kota Sukabumi.
Untuk itu, PMII datang ke balai kota Sukabumi ini mendesak supaya adanya evaluasi secara substantif akan arah kebijakan, efektivitas program, dan konsistensi visi-misi dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat Kota Sukabumi.
“Dalam tataran realita, terkait tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, tidak diperlihatkan kepemimpinan yang menunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan tanggung jawab. Kemudian keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) jelas memperlihatkan upaya normalisasi rangkap jabatan,” ungkapnya.
“Ini menjadi bentuk degradasi moral dan etika pemerintah di hadapan masyarakat Kota Sukabumi. Ditambah lagi ada rotasi dan mutasi pejabat tinggi eselon II memperkenalkan sistem seleksi terbuka, sementara tidak dilakukan meritokrasi. Lalu ada klaim-klaim keberhasilan tapi tanpa berdampak ke publik, itu sama saja omong kosong,” tandas Bahrul.
Bahrul juga menyoroti pola hubungan antara eksekutif dengan legislatif di kota Sukabumi belum berjalan dengan semangat sinergi demokratis.
“Realita di lapangan justru sebaliknya, adanya konflik kebijakan dan indikasi konflik kepentingan,” imbuhnya.
Menurutnya, justru beberapa kebijakan tidak melalui proses deliberasi publik yang cukup, sementara partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas
Bahrul mendesak agar Ayep Zaki dan Bobby Maulana, beserta jajaran perangkat daerah melakukan tata kelola birokrasi secara fundamental.
“Jika tidak ada perbaikan sistemik dalam dua tahun ke depan, kami khawatir Kota Sukabumi menghadapi risiko stagnasi pembangunan daerah,” ujarnya.
Dia mendesak Pemerintah Kota Sukabumi menghentikan praktik korupsi kolusi nepotisme dan rangkap jabatan di seluruh lini birokrasi. Kemudian, menuntut segera lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses pengangkatan THL/TKS/Honorer yang menyalahi aturan dan berbau nepotisme.
“Kami juga menuntut adanya upaya peningkatan mutu pelayanan publik terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang tidak membebani masyarakat,” terangnya.
PMII kota Sukabumi mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk serius menuntaskan Panja TKPP dan Panja Wakaf serta membuka hasilnya secara publik.
“Kami tidak akan berhenti bersuara selama kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (sya)
