SUKABUMITIMES.COM – Suasana Desa Kadaleuman, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi mendadak tegang pada Senin (8/9/2025) kemarin.
Rtusan warga membanjiri kantor desa, menuntut kejelasan dari pemerintah setempat terkait dugaan penggelapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan transparansi penggunaan dana desa.
Aksi ini sempat viral di media sosial, memicu perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Aksi unjuk rasa ini bukanlah yang pertama.
Ida Hasanah (27), salah satu warga yang ikut dalam aksi tersebut, mengungkapkan kekecewaannya., pasalnya warga mendatangi kantor desa sudah yang ketiga kalinya, dimana aksi pertama kepala desa tidak ada, di aksi kedua pun sama, dan sayang ketiga kalinya kepala desa tidak ada di tempat.
Warga merasa aspirasi mereka tidak pernah ditanggapi serius. Kondisi jalan yang rusak parah semakin menambah kekesalan mereka. Ida menegaskan bahwa warga ingin masalah ini diselesaikan secara hukum.
“Kami ingin jalur hukum, karena pajak diduga digelapkan, sementara jalan desa pun banyak yang rusak. Warga hanya ingin transparansi dan kejelasan,” tegasnya.
“Dari musyawarah warga jika tidak ada tindak lanjut, massa akan datang lagi dengan jumlah yang lebih besar dan berencana menutup sementara kantor desa,” imbuhnya.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) Kadaleuman, Asep Komarudin, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa semua aspirasi warga sudah ditampung dan akan disampaikan kepada kepala desa yang saat ini sedang berada di luar kota.
“Sejauh ini kami tampung semua aspirasi warga. Kebetulan Pak Kades sedang ada urusan di luar kota selama satu minggu, jadi belum bisa menemui masyarakat langsung,” jelas Asep.
Terkait tuntutan warga, Asep mengakui ada tiga poin utama yakni masalah PBB, perbaikan infrastruktur, dan transparansi dana desa. Ia mengklaim pihak desa tidak tinggal diam dan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Untuk jalan kabupaten, kami sudah konfirmasi ke Dinas PU. Sedangkan jalan desa, sudah dibicarakan dengan BPD. Kami juga siap mengajukan proposal ke Perkim maupun instansi lain,” tegas Asep.
Mengenai transparansi dana desa, Asep menyebut bahwa hal itu akan dibahas lebih lanjut melalui musyawarah desa (musdes) bersama BPD. Ia pun berjanji pemerintah desa akan melakukan koreksi dan berbenah demi perbaikan kinerja.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan BPD, pihak kecamatan, dan dinas terkait agar semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya. (stm)
