SUKABUMITIMES.COM – Menurut Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Barat Kebijakan Efisiensi Anggaran ini malah bertolak belakang dengan adanya Kabinet tambun atau gemuk di Pemerintahan Prabowo ini.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badko HMI Jabar Bayu Saputra dalam pres releasenya yang diterima sukabumitimes.com pada Jumat (14/2/205).
Menurut Bayu Saputra, pemekaran Kementerian dalam Kabinet Merah Putih ini pasti selaras dengan keputusan anggaran yang tinggi di tambah keperluan program presiden. Semakin terlihat kontradiksi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
“Kalau kita lihat negara lain contohnya Vietnam mereka dalam menghindari pembengkakan anggaran negara atau efisiensi anggaran negara melakukan pemangkasan kementerian, sedangkan Pemerintah Indonesia malah bertindak sebaliknya efisiensi anggaran malah mengurangi pagu anggaran, yang salah satunya dalam sektor pendidikan, bukan malah mengefisiensikan jumlah kabinet dalam struktur pemerintahan,” jelasnya.
Ia membeberkan data dimana dalam kebijakan efisiensi anggaran negara ini, sektor pendidikan terjadinya pengurangan angaran pendidikan pada tahun 2025 ini sebesar 30.5 Triliun.
“Realisasi anggaran pendidikan tahun 2024 ialah sebesar 463,1 Triliun setara dengan 69,6 persen yang itu masih dibawah anggaran seharusnya dari Pagu Anggaran 665 Triliun dari anggaran negara. Bagaimana negara ini mau mencapai puncak kejayaan ketika hal yang paling mendasar yakni pengembangan sumber daya manusia belum menjadi prioritas utama pemerintah Presiden Prabowo,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Umum BADKO HMI Jabar Siri Nurhayati mendukung penuh program prioritas utama dari Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini sebagai upaya atau ikhtiar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),” dukungnya.
Namun, lanjut Siti Nurhayati, pemerintah harus memastikan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara proporsional dan tidak mengorbankan sektor esensial yang lebih luas.
“Jangan sampai alasan efisiensi justru membuat kualitas pendidikan sebagai epic sentrum pengembangan SDM menjadi menurun. Ini perlu dievaluasi kebijakan yang nantinya membebani rakyat,” lanjutnya.
Dalam hal ini, setelah mencermati Perkembangan yang ada, maka BADKO HMI Jawa Barat dibawah pimpinan ketua umum Siti Nurhayati mendesak pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran secara selektif dan transparan.
“Tidak memangkas anggaran sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur dasar,” desaknya.
“Kemudian, pemerintah harus menjamin bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas pembangunan baik dalam peningkatan sumber daya manusia, layanan publik dan terkait kepentingan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/sya)
