Implementasi SPBE Pemkot Sukabumi Berpredikat Sangat Baik dengan skor 3,79, Rahmad: Kuncinya Kolaborasi

Kota Sukabumi13 Dilihat

SUKABUMITIMES.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mendapatkan penilaian sangat baik dengan skor 3,79 dalam evakuasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) pada tahun 2024.

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri PAN – RB Nomor 663 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 32 Desember 2024 yang lalu.

Tentu saja capaian ini suatu peningkatan yang sangat drastis, karena sebelumnya indeks SPBE Pemkot Sukabumi berada pada skor 2,98 dengan predikat baik.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kota Sukabumi sepanjang tahun 2024 antara lain menggelar kegiatan seperti bimbingan teknis dan evaluasi.

Adapun evaluasi SPBE bersama Kementerian PAN – RB dilakukan pada pertengahan Oktober 2024 yang dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji.

Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara Diskominfo dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Pemkot Sukabumi.

“Saat ini SPBE menjadi indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait layanan publik,” kata Rahmad Sukandar pada Selasa (7/1/20225).

“Faktor utama itu adalah peningkatan kolaborasi antara Diskominfo dengan para pihak. SKPD harus meningkatkan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta ini dikoordinasikan dengan baik oleh Diskominfo melalui sistem yang sedang kita kembangkan yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Online Kota Sukabumi (Simponi).” Ujarnya

Rahmad memaparkan, bahwa tahun ini pihaknya akan melakukan integrasi berbagai aplikasi agar terhubung dengan Simponi, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan lebih cepat dan mudah.

“Kedepannya pengembangan Simponi harus didukung semua, jadi tidak ada aplikasi yang tercecer diberbagai SKPD, harus diintegrasikan dalam Simponi misal aplikasi kependudukan terhubung dengan Simponi. Kemudian setiap program pemerintah harus di – publish secara transparan kepada masyarakat dan itu bisa dilakukan melalui Simponi.” Pungkasnya. (*/sya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *