SUKABUMITIMES.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kota Sukabumi berhasil ditekan dari 7,2 persen menjadi 6,9 persen pada 2025.
Hal ini diungkapkannya ketika diwawancarai sukabumitimes.com setelah menghadiri kegiatan program Kampung Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi bersama Dinsos Provinsi Jawa Barat bertempat di Taman Cikondang pada Selasa (7/4/2026).
“Turun, dari 7,2 persen menjadi 6,9 persen. Ada 0,3 persen. Tapi target keinginan kita 1 persen per tahun. 1 persen per tahun, sehingga nanti dalam tempo tujuh tahun ke depan mudah-mudahan ini bisa,” ujar Ayep.
Meski penurunannya dinilai positif, Ayep tidak menampik bahwa angka tersebut masih perlu ditekan lebih jauh. Ia menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen.
“Intervensi, intervensi dari semua stakeholder. Filantropis, kemudian APBD kita juga, APBD provinsi, dan APBN. Kita bekerja sama semuanya bersatu. Ini pentingnya persatuan kita, jangan parsial ya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih menyebutkan bahwa secara umum angka kemiskinan di Jawa Barat juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Di Jawa Barat itu 6,78 persen, turun 0,3 persen dari asalnya 7,08 persen di September tahun 2024. Jadi turun 0,3 persen. Sebetulnya ini turun yang cukup tajam ya, alhamdulillah turun,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa tidak hanya angka kemiskinan yang menurun, tetapi juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
“Begitu juga tingkat keparahan dan tingkat kedalamannya. Jadi dari garis kemiskinan itu kan ada namanya tingkat keparahan, ada tingkat kedalaman. Nah, tingkat keparahan dan kedalamannya juga berkurang. Dua-duanya berkurang, artinya tidak terlalu lebar kesenjangannya dan kemudian tidak terlalu dalam, tidak terlalu jauh dari garis kemiskinannya,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa posisi Kota Sukabumi masih berada di kelompok bawah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat.
“Kalau di posisi iya, termasuk di bawah di Jawa Barat. Tetapi perubahan dalam setahun ini cukup tinggi, turunnya itu tinggi seperti itu. Karena kalau posisi kan akumulasi dari puluhan tahun,” katanya.
Ia menambahkan, capaian penurunan di Kota Sukabumi justru menjadi salah satu yang paling tajam dalam periode terakhir.
“Penurunan di tahun ini tertajam, turunnya tajam. Jadi cukup berprestasi juga,” imbuhnya.
Di tingkat kota, Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, mengungkapkan bahwa jumlah warga yang masuk kategori miskin masih mencapai puluhan ribu.
“Ada 24.131 di kota, Pak. Makanya program 12 PAS yang digagas oleh Pak Wali dengan langsung datang ke setiap kelurahan, datang ke setiap rumah kepala keluarga yang akan diperlukaan bantuan,” ujarnya.
Program 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial) menjadi salah satu strategi utama dalam menekan angka kemiskinan, dengan pendekatan langsung dan berbasis asesmen.
“Karena itu, itu pun kita melakukan langkah-langkah, jadi tidak langsung diberi. Kita ada pendamping PKH yang melakukan asesmen penilaian sebelum 12 PAS itu akan diberikan, terutama yang untuk fakir miskin, untuk disabilitas,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa mayoritas sasaran program ini adalah kelompok fakir miskin.
“Dari 12 komponen itu, kita lebih mengarah kepada fakir miskin yang paling banyak dari PPKS itu,” katanya.
Asep menegaskan, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Sosial semata. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan.
“Angka kemiskinan itu banyak faktor, terutama bagaimana warga masyarakat miskin mempunyai akses pendidikan, kesehatan, lingkungan. Jadi hampir 20 sampai 22 perangkat daerah yang terlibat untuk bisa menurunkan kemiskinan,” paparnya.
Ia juga menjelaskan bahwa program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan secara bertahap.
“Kita punya PKH yang setiap maksimal itu 5 tahun dilakukan pendampingan. Diharapkan mereka ini tergraduasi dari kemiskinan atau keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Setelah keluar dari kategori miskin, pemerintah tetap melakukan pemantauan agar tidak kembali jatuh ke kondisi sebelumnya.
“Kalau mereka sudah keluar dari kemiskinan, kita pantau selama 6 bulan, kemudian ada kompensasi biasanya tergantung dari kemampuannya,” tambahnya.
Dengan capaian penurunan dari 7,2 persen ke 6,9 persen, Pemerintah Kota Sukabumi optimistis tren positif ini bisa terus berlanjut, meski tantangan masih besar.
Momentum ini juga sejalan dengan semangat Hari Jadi Kota Sukabumi ke-112 yang mengusung tema kolaborasi.
“Kita bersama, kita berkolaborasi. Sesuai dengan tema Hari Jadi Kota Sukabumi ke-112, ‘Harmoni dengan Kolaborasi Bersama Membangun Kota’,” pungkasnya. (sya)
