SUKABUMITIMES.com – Pemerintah Kota Sukabumi diminta segera menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim hujan 2026/2027. Kesiapsiagaan tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, pohon tumbang hingga kerusakan infrastruktur.
Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Dany Ramdhani, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi. Upaya mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sejak dini agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin meluas.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi banjir, longsor, pohon tumbang, atau kerusakan infrastruktur. Menghadapi musim hujan, langkah antisipasi harus dipersiapkan dari sekarang,” tegas Dany kepada sukabumitimes.com pada Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, terdapat delapan langkah strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Sukabumi dalam menghadapi musim hujan tahun ini.
Pertama, melakukan pemetaan wilayah rawan bencana secara menyeluruh. BPBD bersama kecamatan dan kelurahan harus mendata kawasan rawan banjir, genangan, longsor, permukiman di bantaran sungai hingga titik rawan pohon tumbang.
“Pendataan jangan hanya berdasarkan wilayah kecamatan. Pemetaan harus sampai tingkat RW sehingga titik-titik rawan bencana bisa diketahui secara lebih detail,” ujarnya.
Kedua, normalisasi dan perbaikan drainase. Dany menilai persoalan saluran air harus menjadi salah satu pekerjaan prioritas, terutama di kawasan padat penduduk yang berpotensi mengalami genangan ketika hujan turun.
“Pembersihan drainase dari sampah dan sedimentasi harus dilakukan. Saluran yang rusak atau tersumbat juga harus segera diperbaiki, termasuk memeriksa gorong-gorong dan saluran air di sepanjang jalan,” katanya.
Ia mengingatkan, buruknya sistem drainase dapat menyebabkan genangan meskipun hujan hanya berlangsung dalam waktu singkat.
“Jangan sampai hujan sebentar saja sudah menyebabkan genangan karena sistem drainasenya tidak berfungsi dengan baik,” tambahnya.
Ketiga, memastikan kesiapan infrastruktur jalan. Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta memeriksa kondisi jalan berlubang, titik rawan ambles, talud, tembok penahan tanah, jembatan hingga gorong-gorong.
Menurut Dany, pemeriksaan dan perbaikan harus dilakukan sebelum intensitas hujan meningkat. Hal itu penting untuk mencegah kerusakan infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Keempat, memastikan kesiapan personel dan peralatan BPBD. Tim reaksi cepat harus selalu siap bertugas, didukung peralatan evakuasi, perahu karet, ambulans, layanan kesehatan serta ketersediaan logistik bagi warga terdampak bencana.
“Posko kebencanaan juga harus bisa beroperasi selama 24 jam. Jangan sampai ketika terjadi keadaan darurat, personel maupun peralatan justru belum siap digunakan,” ungkapnya.
Kelima, memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system. Pemerintah perlu memastikan informasi prakiraan cuaca dari BMKG, pemantauan debit dan tinggi muka air sungai serta informasi potensi longsor dapat diterima masyarakat secara cepat.
Dany juga mendorong adanya jaringan komunikasi kebencanaan yang melibatkan kelurahan, RW, RT dan lintas instansi.
“Informasi peringatan dini jangan hanya menjadi pemberitahuan. Harus diikuti tindakan nyata agar masyarakat memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ketika potensi bencana terjadi,” tegasnya.
Keenam, memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan. Menurutnya, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, warga di kawasan rawan bencana serta masyarakat dengan keterbatasan ekonomi harus mendapatkan perhatian khusus.
Pemerintah juga perlu menyiapkan lokasi pengungsian, kebutuhan pangan, air bersih, obat-obatan dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
“Jangan sampai kelompok rentan justru terabaikan ketika terjadi bencana. Kebutuhan mereka harus dipetakan dan dipersiapkan sejak awal,” tuturnya.
Ketujuh, memastikan ketersediaan anggaran kebencanaan yang memadai. Dany menyebut DPRD perlu ikut mengawal agar APBD memiliki alokasi cukup untuk mitigasi bencana, pemeliharaan drainase, perbaikan infrastruktur, logistik, penanganan tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
“Jangan sampai anggaran lebih banyak terserap untuk kegiatan seremonial, sementara kebutuhan mitigasi bencana kurang diperhatikan. Keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran,” tandasnya.
Kedelapan, menggerakkan masyarakat melalui gerakan siaga hujan. Pemerintah perlu mendorong kegiatan bersih-bersih lingkungan, kerja bakti membersihkan saluran air, edukasi kesiapsiagaan bencana hingga pembentukan relawan siaga bencana di tingkat RW.
Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi mengenai jalur dan lokasi evakuasi apabila terjadi bencana.
Dany menekankan, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, kesadaran warga untuk menjaga lingkungan, membersihkan saluran air dan memahami langkah penyelamatan diri juga harus terus dibangun,” pungkasnya. (sya)


























