SUKABUMITIMES.com – Anggaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2027 kembali menghadapi tekanan besar. Sebanyak Rp430 miliar harus terkoreksi akibat kebijakan efisiensi, atau sekitar 10 persen dari anggaran yang sebelumnya direncanakan.
Di tengah kondisi tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dituntut memastikan program pembangunan serta pelayanan publik tidak ikut menjadi korban pemangkasan. Persoalan efisiensi anggaran itu mengemuka dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Gedung DPRD, Senin (16/11/2026) kemarim.
Dalam rapat tersebut, kedua pihak menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD 2027 tidak membawa banyak perubahan. Namun, tantangan efisiensi anggaran tetap membutuhkan perhatian serius dari pihak legislatif maupun eksekutif.
Menurut Budi, efisiensi anggaran tahun 2027 mencapai sekitar Rp430 miliar atau kurang lebih 10 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan efisiensi pada 2026 yang berada di kisaran Rp600 miliar.
“Efisiensinya sudah pada saat penetapan APBD. Di tahun 2027 kita mendapatkan efisiensi sekitar Rp430 miliar. Tetapi kami bersama pemerintah daerah tetap optimistis bagaimana mengoptimalkan program-program kegiatan prioritas yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat,” kata Budi.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah akan berupaya mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar tetap tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengakui tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah cukup besar. Ia menyebutkan, kondisi anggaran dari 2026 menuju 2027 mengalami efisiensi yang secara keseluruhan mendekati Rp1 triliun.
Meski demikian, Asep memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan agenda pembangunan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Memang anggaran dari 2026 ke 2027 mengalami hampir Rp1 triliun kena efisiensi. Tetapi kita tetap berkomitmen, meskipun ada efisiensi, program tetap berjalan sesuai rencana dan kita fokus terhadap kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Selain persoalan anggaran, Asep menjelaskan, Raperda tentang Desa menjadi salah satu regulasi strategis yang telah disepakati bersama DPRD. Regulasi tersebut memuat sejumlah pengaturan penting, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, pergantian antarwaktu (PAW), hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, aset, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Di situ ada pembahasan mengenai bagaimana pemilihan kepala desa, termasuk juga PAW dan BUMDes yang ada di dalamnya,” jelas Asep.
Adapun perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 menyangkut penataan organisasi perangkat daerah, salah satunya peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A.
Perubahan tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang, sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di tengah tekanan efisiensi, Pemkab Sukabumi juga berupaya memperkuat kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Asep menyebut masih terdapat sejumlah potensi pendapatan yang perlu digali dan dimaksimalkan.
“Potensi-potensi yang belum dioptimalkan, itu lebih dioptimalkan lagi ke depan. Kita juga punya komitmen untuk meningkatkan PAD secara bertahap,” ujarnya. (sya)


























