SUKABUMITIMES.com – Kritik tajam dilontarkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, terkait arah kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai belum berpihak penuh pada kebutuhan dasar rakyat, khususnya sektor kesehatan.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan jajaran BPJS Kesehatan di DPR RI, Rabu, Charles secara terbuka mempertanyakan komitmen negara dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurutnya, dengan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang telah mencapai 225,94 juta jiwa, seharusnya pemerintah sudah mampu mengambil langkah berani dengan membiayai penuh iuran kepesertaan.
“Iuran kepesertaan BPJS dibiayai saja pemerintah. Mampu enggak negara? Mampu, Pak,” tegas Charles dalam rapat tersebut.
Ia menilai, argumentasi soal keterbatasan anggaran tidak lagi relevan jika melihat berbagai program lain yang justru menyedot dana besar, namun dinilai tidak seurgent sektor kesehatan.
Sorotan paling keras diarahkan pada kebijakan pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Charles menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketimpangan prioritas.
“Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu, kok. Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Mampu, Pak,” ujar Charles dengan nada tinggi.
Menurut dia, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama negara, bahkan di atas program-program lain yang bersifat pendukung.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan BPJS Kesehatan merupakan fondasi penting dalam sistem jaminan sosial nasional. Namun, beban iuran yang masih ditanggung sebagian masyarakat dinilai menjadi hambatan bagi kelompok rentan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan secara optimal.
“Kalau negara benar-benar hadir, ya hadir sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Kesehatan itu hak, bukan pilihan,” tambahnya.
Charles mengingatkan bahwa pemerintah telah memiliki kapasitas fiskal yang cukup, terbukti dari kemampuan mendanai berbagai proyek berskala besar. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak menggratiskan BPJS bagi seluruh rakyat.
Dalam forum tersebut, ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah belanja negara agar lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan fundamental masyarakat.
“Ini soal keberpihakan. Anggaran itu cerminan keberpihakan pemerintah. Kalau masih ada rakyat yang kesulitan bayar iuran BPJS, berarti ada yang keliru dalam prioritas kita,” katanya.
Pernyataan Charles ini menambah panjang daftar kritik terhadap implementasi program-program pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan mendasar rakyat.
Di sisi lain, pemerintah sendiri terus menggencarkan berbagai program sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, polemik terkait alokasi anggaran program tersebut kini mulai menjadi sorotan publik dan legislatif.
Perdebatan ini diperkirakan akan terus bergulir, seiring pembahasan lanjutan terkait efektivitas belanja negara dan komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (sya)
