SUKABUMITIMES.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Wawan Juanda minta Wali Kota untuk klarifikasi dan minta maaf secara terbuka kepada lembaga DPRD dan masyarakat atas pernyataan yang dinilai tidak pantas di ucapkan oleh seorang pejabat publik.
Hal ini disampaikannya kepada sukabumitimes.com saat menggelar konferensi pers di gedung DPRD Kota Sukabumi pada Selasa (14/10/2025).
Wawan Juanda dalam pernyataan sikapnya menyatakan, apa yang disampaikan oleh Wali Kota Ayep Zaki menjelang pelantikan pejabat eselon dua pada Rabu 8 Oktober 2025 yang lalu tidak pantas dan tidak etis serta menyingung Marwah DPRD.
“Kami sangat menyesalkan ucapan pak Wali Kota yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang pejabat publik dalam kegiatan yang formal seperti itu,” ucap Wawan Juanda yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Rojab Asy’ari dan Anggota Komisi 1 Taufik Muhammad Guntur.
Wawan mengungkapkan kedatangannya ke balai kota merupakan menghadiri undangan pelantikan pejabat eselon 2.
“Sebelum pelantikan tersebut, kami masuk ke ruangan khusus, tiba-tiba Pak Wali masuk ruangan dan tanpa salaman menyampaikan beberapa hasil diluar dugaan kami,” ungkap ketua DPRD Wawan Juanda.
Menurutnya dinamika dalam perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar.
“Namun perbedaan pendapat tersebut hendaknya disampaikan dengan bahasa yang santun dan saling menghormati, menjunjung tinggi tata Krama dan etika,” tandasnya.
Dirinya mengharapkan kepada wali kota untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keteladan sebagai seorang pemimpin.
“Ini tidak lain demi terciptanya suasana yang kondusif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan supaya tidak menyebar kemana-mana,” harapnya.
kami mengharapkan supaya wali kota segara melakukan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keteladanan sebagai seorang pemimpin.
Masih kata Wawan, DPRD adalah mitra yang sejajar bukan lawan politik, tapi kita sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
“Untuk itu, hendaknya dalam melakukan komunikasi antar lembaga dilakukan dengan koridor etika dan saling menghargai,” terangnya.
DPRD terus berkomitmen untuk bekerja secara profesional mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga marwah DPRD.
“Kami berharap klarifikasi wali kota dilakukan secepatnya dan itu akan ebih baik,” pungkasnya. (sya)
