SUKABUMITIMES.COM – Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi melakukan Demonstrasi di halaman sekolah mempertanyakan dan menuntut transparansi anggaran sekolah, diantaranya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) pada Selasa (22/10/2024).
Mereka berkumpul di halaman sekolah setelah setelah mengikuti upacara memperingati Hari Santri di sekolahan tersebut.
Aksi yang berlangsung kurang lebih 1 jam, yakni dari pukul 09.00 WIB – 10.00 WIB ini dilakukan dengan menggelar berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan ke pihak sekolah terkait penggunaan DSP.
Wakil Kepala Bidang Humas SMKN 1 Gunungguruh Ernas menyampaikan, bahwa itu bukan tuntutan melainkan para siswa meminta informasi penggunaan anggaran untuk mesjid dan lainnya.
“Kami akan menjelaskan terkait beberapa program nanti melalui Komite Sekolah dan orang tua siswa,” jelas Ernas.
Pihaknya mengatakan terkuat dengan DSP tersebut sebenarnya ada perbedaan, yakni lebih kecil di tahun 2024 ini bila dibandingkan dengan tahun 2023.
“Dana Sumbangan Pendidikan tahun 2023 sebesar Rp3 juta dan biaya PKL Rp1,5 juta, sedangkan di tahun ini lebih kecil, yakni Rp2 juta untuk DSP dan Rp1 juta untuk biaya PKL,” katanya.
Sementara itu, menanggapi demontrasi yang dilakukan siswanya, Kepala SMKN 1 Gunungguruh, Ai Sumarni langsung memberikan tanggapannya pada Selasa (22/10/2024) pagi, saat itu juga.
Ai menjelaskan bahwa para siswa mempertanyakan terkait kegiatan sekolah yang menggunakan uang masyakarat melalui DSP.
“Para siswa ingin mengetahui uang yang bantuan pemerintah dan masyarakat itu kemana saja,” kata Ai.
“Selain itu, anak-anak menganggapnya sebagai latihan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) terkait swa demokrasi dikaitkan dengan keingintahuan mereka tentang keuangan yang dikelola oleh sekolah, baik dari bantuan pemerintah maupun dari per komite,” ujar Ai Sumarni.
Menanggapi hal tersebut, dirinya dirinya langsung menyampaikan persoalan anggaran tersebut kepada para pelajar. Meskipun menurutnya, tidak seharusnya para pelajar tahu terkait anggaran di sekolah.
“Tadi juga sudah saya sampaikan ke anak-anak. Intinya, mereka niatnya bagus ingin tahu, mungkin selama ini karena memang bukan kewajiban kami menyampaikan keuangan ke anak-anak, paling tidak ke orang tua, tapi mungkin mereka ingin tahu dan saya sampaikan, sekarang sudah clear karena langsung belajar lagi anak-anak itu,” jelasnya.
Atas persiswa itu, Ai juga sempat khawatir dengan masa depan anak didiknya tersebut di masa depan. Ia takut anak didiknya kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan adanya informasi demo yang cepat menyebar di media sosial.
“Saya sebenarnya sempat khawatir demikian juga dengan anak-anak nanti nama sekolah jadi jelek, dan yang kena dampaknya pasti anak-anak juga. Mereka kan mau bekerja, ketika perusahaan tahu nih ada demo, mereka (perusahaan) akan mundur nggak mau terima lulusan kami, karena sifatnya kan seperti itu, itu yang dikhawatirkan, makanya saya berusaha mengcounter berita ini,” pungkasnya. (sya/rus)
