SUKABUMITIMES.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya untuk menekan angka inflasi. Direncanakan pada bulan Januari 2025 ini akan di gelar di lima kecamatan.
Hak ini diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji saat diwawancarai sukabumitimes.com di Lapang Renyah Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi pada Senin (20/1/2025).
Menurutnya, ini merupakan langkah kongkret untuk menurunkan inflasi di kota Sukabumi.
“Ya ini salah satu upaya untuk menekan tingginya inflasi di kota Sukabumi. Harus diakui bahwa kota Sukabumi angka inflasi yang tinggi, demikian juga dengan harga terpengaruh akan hal tersebut, terutama di bulan Desember 2024,” menurut Kusmana Hartadji.
Kusmana mengakui bahwa angka inflasi kita Sukabumi, terutama pada bulan Desember 2024 yang lalu tertinggi se-pulau Jawa.
“Tapi masih dibawah angka yang dipersyaratkan,” akunya.
Meskipun demikian, Kita mengantisipasi dengan gerakan pangan murah yang akan kita laksanakan di lima kecamatan dan akan kita lanjutkan menjelang hari besar keagamaan.
“Mudah-mudahan dengan gerakan pangan murah ini masyarakat bisa terbantu. Karena memang harganya berada di bawah harga pasar,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, dalam gerakan pangan murah ini ada beberapa komoditas yang pembeliannya masih dibatasi
“Termasuk beras pembeliannya dibatasi, karena biar semua kebagian. Begitupun juga dengan telur dan minyak goreng,” jelasnya.
Yang bebas itu membeli cabai dan cabai rawit serta bawang bebas untuk membelinya tanpa ada batasan.
“Gerakan pangan murah ini merupakan upaya dari DKP3 serta dibawah koordinasi Assisten Daerah (Asda) 2 dan dukungan dari BI” terangnya.
“Mudah-mudahan dengan dilaksanakan secara rutin mampu menjangkau harganya dan inflasi dapat dikurangi,” harapnya.
Kusmana menjelaskan pada bulan September dan Oktober 2024 mencoba dengan menggelar gerakan pangan murah secara rutin, justru menyebabkan deflasi.
“Dimana daya beli masyarakat berkurang, ini juga kurang baik bagi masyarakat. Yang terpenting, bagaimana masyarakat dalam membeli kebutuhan itu ke beli,” jelasnya.
“Alhamdulillah, di Kota Sukabumi sesuai dari laporan dinas terkait, tidak ditemukan unsur masyarakat yang menimbun barang,” pungkasnya. (sya)
