SUKABUMITIMES.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2026 di Indonesia akan datang lebih awal dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Sejumlah wilayah bahkan berpotensi mengalami kekeringan lebih parah akibat pengaruh fenomena iklim global.
BMKG menyampaikan bahwa musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung pada periode April hingga Juni 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026.
“Sebagian besar wilayah akan mengalami kemarau lebih kering dari biasanya, dengan curah hujan di bawah normal,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi BMKG.
BMKG mencatat, sekitar 57 persen wilayah Indonesia berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Selain itu, sekitar 60 persen wilayah diprediksi menghadapi kondisi lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.
Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah meningkatnya peluang kemunculan fenomena El Niño pada pertengahan hingga akhir 2026. El Niño dikenal sebagai fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia.
Jika fenomena ini berkembang menjadi kuat, dampaknya bisa semakin signifikan, mulai dari peningkatan suhu udara hingga berkurangnya ketersediaan air di berbagai daerah.
Selain itu, berakhirnya fase La Niña yang sebelumnya membawa curah hujan tinggi juga turut memicu peralihan menuju kondisi yang lebih kering.
BMKG mengidentifikasi sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling besar, terutama di bagian selatan Indonesia. Wilayah tersebut meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi.
Di wilayah-wilayah tersebut, musim kemarau cenderung berlangsung lebih lama dengan intensitas hujan yang sangat rendah.
BMKG mengingatkan sejumlah potensi dampak yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, di antaranya krisis air bersih, penurunan produksi pertanian, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain itu, kualitas udara juga berpotensi menurun, terutama di daerah yang rentan terhadap kebakaran lahan gambut.
“Perlu langkah mitigasi sejak dini, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan,” ujar BMKG.
BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi, seperti menghemat penggunaan air, memanfaatkan teknologi penyimpanan air, serta tidak melakukan pembakaran lahan.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam menghadapi potensi kekeringan dan bencana turunan lainnya.(*)
